Banggar Tekankan Pendapatan RS dan Naikkan Hibah Pertanian

MAKASSAR, Trotoar.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat maraton hingga larut malam dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (9/9/2025).

Rapat yang berlangsung di ruang pertemuan Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi itu dimulai sejak pukul 10.00 WITA dan baru berakhir sekitar pukul 22.30 WITA. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, didampingi Wakil Ketua DPRD Andi Fauzi Wawo dan Supriadi Arif.

Meski gedung DPRD Sulsel masih dalam kondisi rusak akibat kebakaran, Rachmatika menegaskan semangat kerja anggota dewan tidak surut.

“Kami rapat maraton dengan mitra Komisi E dan B hingga larut malam karena ini harus dituntaskan sesuai jadwal yang ditetapkan Bamus untuk pembahasan Ranperda Perubahan 2025,” ujarnya.

Koordinator Banggar DPRD Sulsel, Mizar Roem, menjelaskan bahwa pembahasan kali ini menyoroti beberapa sektor penting, khususnya rumah sakit dan pertanian.

Untuk bidang kesehatan, pihaknya menghadirkan mitra Komisi E, termasuk perwakilan rumah sakit. Mereka diminta memaparkan capaian target serta persoalan yang dihadapi, mulai dari ketersediaan obat-obatan hingga alat kesehatan.

“Rumah sakit harus memastikan masyarakat tidak kekurangan obat. Selain itu, kami tekankan rumah sakit pemerintah provinsi harus bisa meningkatkan pendapatan. Ada beberapa yang justru menurunkan target, padahal seharusnya naik,” tegas Mizar.

Sementara di sektor pertanian dan kelautan yang menjadi mitra Komisi B, Banggar meminta agar pemerintah meningkatkan dana bantuan, terutama bagi petani dan nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi Sulsel.

“Program hibah harus ditingkatkan, mulai dari bantuan bibit padi dan jagung, alsintan, kapal nelayan, hingga bibit rumput laut,” tambahnya.

Rapat maraton Banggar ini menandai komitmen DPRD Sulsel memastikan APBD Perubahan 2025 benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan pertanian.