Fatmawati Rusdi Dukung FPPI Perkuat Pemberdayaan Perempuan dan UMKM

MAKASSAR, Trotoar.id – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima audiensi Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Sulsel di rumah jabatan Wakil Gubernur, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Senin (8/9/2025).

Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat sinergi program pemberdayaan perempuan, pengembangan UMKM perempuan, serta perlindungan sosial bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual.

Audiensi dipimpin Ketua FPPI Sulsel, A. Nurhidayati Zainuddin, didampingi jajaran pengurus, di antaranya Asmara H. Cawidu, A. Tenriani, Supiana, dan A. Erma Mapparessa.

Hadir pula perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Plt Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel.

Dalam pertemuan tersebut, FPPI memaparkan sejumlah program, termasuk tantangan yang dihadapi perempuan Sulsel, mulai dari sektor ekonomi, pengembangan UMKM, hingga isu perlindungan sosial.

Ketua FPPI Sulsel, A. Nurhidayati Zainuddin, mengapresiasi dukungan Wakil Gubernur yang dinilai memberikan arahan strategis. Salah satunya terkait pengelolaan sampah yang dapat bernilai ekonomis.

“Bu Wagub mendorong manajemen persampahan yang bisa menghasilkan uang. Selama ini sampah masih dianggap negatif, padahal memiliki potensi ekonomi yang besar. Ini jadi PR bagi FPPI,” ungkap Nurhidayati.

Selain itu, FPPI juga menyoroti tantangan industri sutra lokal. Menurutnya, keterbatasan modal membuat banyak pengrajin mencampur benang sutra dengan bahan biasa, sehingga kalah bersaing dengan produk impor.

“Sutra Sulsel kita kalah bersaing dengan produk dari Cina, Uzbekistan, hingga Timur Tengah. Kita butuh dukungan modal dan pembinaan,” tambahnya.

FPPI juga mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nurhidayati menjelaskan, Wakil Gubernur mendorong agar korban KDRT yang tidak lagi mampu bekerja diberdayakan melalui program pelatihan dan pembinaan UMKM, termasuk dukungan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Selain itu, sertifikasi label halal untuk produk UMKM juga menjadi perhatian utama agar pelaku usaha dapat memperluas pasar.

“Bu Wagub menekankan agar seluruh UMKM segera menyelesaikan sertifikasi halal tahun ini,” ujarnya.

Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap kiprah FPPI dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

“Kami mendukung penuh organisasi yang konsisten mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi perempuan,” tegas Fatmawati.

Ia menjelaskan bahwa program FPPI selaras dengan Asta Cita keempat pemerintah pusat, yaitu memperkuat SDM berkualitas, kesetaraan gender, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.

Fatmawati mendorong FPPI untuk mengarahkan program pada isu prioritas daerah, seperti penurunan stunting, penguatan UMKM perempuan, literasi digital generasi muda, dan perlindungan perempuan dan anak.

“FPPI bisa menjadi mitra strategis pemerintah, tidak hanya dalam kegiatan sosial, tetapi juga memberi masukan kebijakan. Forum konsultasi publik dan FGD bisa menjadi ruang kolaborasi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas OPD seperti Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta BKKBN Sulsel.

“Dengan kolaborasi, program pemberdayaan bisa berjalan lebih konkret dan berkelanjutan,” tegasnya.