Seleksi BUMD Makassar Transparan, Pemkot Tegaskan Tak Ada Nepotisme

MAKASSAR, TROTOAR.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memastikan proses seleksi Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berjalan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.

Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan isu nepotisme yang sempat mencuat di ruang publik. Pemkot menegaskan komitmennya menjaga transparansi, akuntabilitas, serta menutup celah intervensi dalam seleksi BUMD.

Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Setda Kota Makassar, Muh Amri Maula, menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti berbagai informasi yang berkembang dengan melakukan verifikasi ulang dokumen para calon.

“Secara aturan memang tidak dibolehkan. Pasal 30 PP 54 Tahun 2017 dengan jelas melarang adanya hubungan kekerabatan sampai derajat ketiga dalam pengurusan BUMD dalam satu daerah,” jelas Amri, Jumat (12/9/2025).

Ia menegaskan, jika terbukti ada hubungan keluarga di antara calon, maka hanya satu pihak saja yang bisa lolos. “Kami akan usahakan agar yang bersangkutan tidak sampai ditetapkan bila melanggar aturan,” tambahnya.

Menurut Amri, penetapan resmi baru sah setelah diterbitkan SK Wali Kota. Hingga kini, panitia seleksi masih merampungkan verifikasi, termasuk klarifikasi kepada calon yang disebut-sebut memiliki hubungan keluarga.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar, M Izhar Kurniawan, menegaskan pihaknya terus memonitor informasi publik dan melakukan klarifikasi lanjutan.

“Jika ada temuan, tentu tidak bisa ditetapkan karena regulasi melarangnya. Itulah sebabnya proses ini harus benar-benar clear sebelum SK Wali Kota keluar,” tegas Izhar.

Izhar juga mengakui, penelusuran hubungan keluarga sejak tahap administrasi bukan perkara mudah karena menyangkut dokumen pribadi yang dilindungi.

Oleh karena itu, informasi tambahan dari masyarakat menjadi masukan penting bagi panitia seleksi.

Pemkot berharap publik tetap tenang menunggu hasil akhir proses seleksi. “Kami ingin memastikan siapa pun yang ditetapkan nanti sudah memenuhi syarat, bebas dari konflik kepentingan, dan mampu membawa BUMD Makassar lebih maju,” pungkas Amri.