Wali Kota Makassar Munafri: Penataan Kota Tetap Jalan, Hak Warga Harus Terlindungi

MAKASSAR, TROTOR.ID – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya menjalankan program penataan kota secara tertib dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Korban Penertiban Bangunan di Kecamatan Ujung Tanah, yang digelar di Balai Kota, Kamis (18/9/2025). Turut hadir Anggota DPRD Makassar, Rahmat Taqwa Qurais, Camat Ujung Tanah, serta lurah setempat.

“Kami Pemerintah Kota tetap mendengar aspirasi warga, maka kami akan cari solusi terbaik. Kami pastikan tidak ada warga jadi korban dari penataan,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi.

Munafri menegaskan penataan kota bukan sekadar merapikan kawasan, tetapi juga mengembalikan fungsi kanal, menata pedagang, dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah.

“Hampir semua kanal akan kita tata. Kanal itu nanti kita jadikan seperti jalur hijau dengan pohon-pohon,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa pedagang tetap diperbolehkan berjualan, asalkan tidak mengganggu akses jalan maupun menutup jalur kanal. “Silakan berjualan, tapi tarik ke belakang. Jangan bangun lagi sampai ke pinggir jalan,” tegasnya.

Munafri juga meminta warga disiplin dalam pengelolaan sampah. Ia menginstruksikan setiap rumah atau usaha menyiapkan dua wadah sampah, untuk organik dan plastik.

“Di lokasi nanti kita sediakan biopori besar agar sampah bisa langsung diproses. Plastik akan diangkut petugas sesuai jalurnya,” katanya.

Camat Ujung Tanah, Amanda Syahwaldi, menjelaskan bahwa penertiban bangunan liar di jalur inspeksi kanal telah melalui tahapan sosialisasi. Mulai dari pertemuan lisan dengan lurah hingga pemberitahuan tertulis sebanyak tiga kali.

“Bangunan yang dibongkar berdiri di atas lahan milik negara dan menutup jalur inspeksi kanal. Aturannya jelas, tidak boleh ada bangunan atau kanopi di jalur itu karena menghambat akses dan merusak lingkungan,” ungkap Amanda.

Penertiban sebulan terakhir, kata Amanda, telah berlangsung di beberapa titik, seperti Baru Panggung 3 dan 4, kanal Panampu, serta wilayah Kelurahan Ketinggala dan Nusur.

Meski begitu, sejumlah warga menyampaikan kegelisahan akibat kondisi lingkungan yang masih kumuh pasca-penertiban. Mereka berharap ada tindak lanjut nyata dari Pemkot agar kawasan tetap bersih dan tertata.

Anggota DPRD Makassar, Rahmat Taqwa Qurais, yang turut hadir, menegaskan pentingnya fungsi pengawasan sekaligus penyampaian aspirasi warga.

“Kami ingin ada kejelasan langsung dari pemerintah kota. Jika ada perbaikan dan pengawasan, warga pasti lebih tenang,” katanya.

Munafri menegaskan penertiban ini bukan untuk membatasi aktivitas ekonomi, melainkan memastikan lingkungan tetap tertib, bersih, dan aman. Ia juga mengingatkan warga agar tidak membangun kembali di atas lahan milik pemerintah karena bisa menimbulkan masalah hukum.

“Kami ingin kanal-kanal di Makassar tertata seperti di luar negeri, bersih, rapi, dan bebas dari limbah. Itu mimpi kita bersama,” pungkasnya.