MAKASSAR, TROTOAR.ID – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya peran guru sebagai kunci utama dalam mewujudkan transformasi pendidikan.
Hal tersebut ia sampaikan saat menerima audiensi jajaran STIE Ciputra Makassar, Selasa (23/9/2025).
Audiensi dipimpin Chairman UC Makassar, Tony Antonio, yang melaporkan agenda wisuda STIE Ciputra pada Sabtu (27/9/2025) mendatang.
Dalam kesempatan itu, pihak kampus juga mengundang Munafri untuk hadir sekaligus memberikan sambutan serta orasi ilmiah bagi para wisudawan.
Munafri menyambut baik undangan tersebut. Menurutnya, momentum wisuda tidak sekadar seremoni, tetapi juga ruang refleksi dan dialog tentang arah pendidikan ke depan.
Ia pun menekankan perlunya perhatian serius dalam menyiapkan calon guru unggul agar dunia pendidikan mampu mencetak generasi berkualitas.
“Kalau ingin pendidikan kita maju, titik awalnya adalah guru. Jangan mimpi melahirkan anak-anak berkualitas jika gurunya tidak dipersiapkan dengan baik,” tegas Munafri.
Munafri menyoroti perlunya peningkatan kesejahteraan guru agar profesi ini diminati generasi muda terbaik. Ia membandingkan dengan profesi di BUMN yang banyak digemari karena standar gaji dan insentif yang jelas.
“Guru harus dibayar layak agar profesi ini menarik, sehingga mereka yang kompeten benar-benar mau mengabdikan diri untuk mendidik,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mendorong perguruan tinggi, termasuk Universitas Ciputra, untuk ikut memberi perhatian khusus pada penguatan kualitas guru. Sebagian sumber daya kampus, kata dia, idealnya dialokasikan untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik maupun mahasiswa yang akan berkarier sebagai guru.
“Generasi guru harus dipersiapkan sejak dini, minimal lima tahun sebelumnya. Itu sangat menentukan kualitas pendidikan kita,” jelasnya.
Munafri juga menegaskan komitmen Pemkot Makassar dalam memberikan perhatian khusus kepada guru, terutama yang bertugas di wilayah kepulauan. Ia menilai, tantangan yang dihadapi guru di pulau berbeda dengan guru di perkotaan.
Akses transportasi, keterbatasan sarana prasarana, hingga biaya hidup yang lebih tinggi membuat guru di pulau memerlukan insentif tambahan.
“Guru di pulau tidak bisa disamakan dengan guru di kota. Karena itu, pemerintah memberikan insentif yang berbeda sebagai bentuk keberpihakan,” pungkasnya.
Komentar