Oleh : Herianto,
Mahasisswa Doktoral
Pagi itu, di 25 September 2025, udara sejuk menyelimuti Kota Yogyakarta. Di sebuah taman kanak-kanak, keriuhan kecil pecah. Sekelompok anak, dengan rambut yang masih lembap dan wajah yang memerah karena gembira, baru saja menyelesaikan kegiatan ekstrakurikuler berenang.
Mereka adalah potret keceriaan murni, energi yang seolah tak ada habisnya. Istri saya, sebagai bagian dari Ikatan Wali Murid, hadir di sana untuk mendampingi pelaksanaan sebuah program nasional yang agung: Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anak-anak itu berbaris rapi menuju meja mereka. Di atasnya, telah tersaji wadah-wadah makanan dari stainless steel (lebih populer disebut Food tray MBG) dengan tutup yang juga seragam, seolah turun dari cetakan raksasa yang sama.
Setelah doa bersama dipanjatkan, seorang guru memberi aba-aba lembut, “Bismillahirrahmanirrahim.” Serentak, tangan-tangan mungil itu membuka tutup kotak, lalu dengan patuh meletakkannya di bawah wadah, persis seperti yang diajarkan.
Lalu, hening sejenak. Keheningan yang ganjil, yang memecah riuh rendah kecerian mereka.
Mata-mata kecil itu memandang isi kotak mereka. Di dalamnya terdapat gundukan nasi putih yang dicetak sempurna namun mulai dingin, sayuran (entah tumis buncis atau capcai) yang warnanya yang warnanya telah layu dan menyerah pada waktu, sepotong lauk (hari itu, nuget berwarna cokelat keemasan yang berdiri kesepian), potongan buah melon, dan sekotak susu.
Tak ada aroma masakan hangat yang menguar, hanya bau samar-samar makanan yang telah alama melakukan perjalanan. Tak ada sorak-sorai. Beberapa anak, dengan insting bertahan hidup paling dasar, langsung menyisir nuget dan melahapnya. Yang lain, dengan imajinasi senimannya, mulai menghias ulang tumpukan nasi dengan sayur, tanpa pernah berniat menyuapnya.
Sebagian lagi, yang paling pragmatis, dengan sigap mengeluarkan wadah kosong yang mereka bawa dari rumah, lalu memindahkan nasi dan sayur sisa ke dalamnya, sebuah ritual penyelamatan makanan yang sudah mereka hafal di luar kepala.
Satu hal yang pasti, seperti dilaporkan istri saya dengan nada getir: tak ada satu pun anak yang menghabiskan makanannya. Program itu secara teknis terlaksana (kotak terdistribusi, makanan tersaji) namun misinya gagal di garis finis, tepat di hadapan mulut-mulut kecil yang seharusnya menjadi target utamanya.
Pemandangan ini adalah potret “mubazir” dalam skala kolosal, sebuah ironi yang memilukan. Jauh sebelum program ini ada, data dari Bappenas menunjukkan Indonesia membuang sekitar 23-48 juta ton makanan setiap tahunnya. Kini, bayangkan adegan kecil di Yogyakarta ini digandakan di puluhan ribu sekolah lain di seluruh nusantara. Berapa ratus ton nasi dan sayur, yang dibeli dengan uang negara, kini berakhir menjadi sampah setiap harinya?
Bagi anak yang tidak mengikuti program fullday, nasi sisa itu mungkin masih punya harapan. Ia bisa sampai di rumah sebelum kehilangan wibawanya, lantas dihangatkan dan disantap oleh orang tua yang berpikir, “sayang kalau dibuang.”
Namun, bagi anak saya dan murid fullday lainnya, nasib makanan sisa itu jauh lebih tragis. Di sinilah ironi kedua menusuk. Sekolah anak saya, sebelum ada program MBG, sudah memiliki program makan siangnya sendiri.
Setiap menjelang siang, aroma harum tumisan bawang atau kuah sup yang mengepul akan menyelinap keluar dari dapur sekolah, membangun antisipasi di perut anak-anak. Makanan yang dimasak langsung di dapur sekolah oleh juru masak yang mereka kenal, dengan menu yang berganti setiap hari.
Dan faktanya? Anak saya dan teman-temannya hampir selalu menghabiskan makanan itu dengan lahap. Kini, isi food tray dari program MBG itu akan mendekam di dalam tas mereka selama berjam-jam, melewati panas dan gerah, hingga akhirnya tiba di rumah dalam keadaan yang menyedihkan: nasi yang mengeras, sayur yang lesu, dan aroma yang kehilangan gairah. Makanan itu telah kehilangan nyawanya, ditolak oleh lidah yang sama yang setiap hari menikmati masakan sekolahnya.
Dan kisah ini, yang terekam dari satu sudut kecil di Yogyakarta, sayangnya bukanlah sebuah anomali. Ia adalah gema dari persoalan besar yang membayangi program MBG di seluruh negeri. Di atas kertas, narasi pemerintah Prabowo-Gibran tentu terdengar mulia.
Siapa yang berani menentang gagasan agung tentang pemberian gizi, perang melawan stunting, dan upaya memastikan generasi penerus tumbuh sehat? Di atas kertas, di dalam ruang rapat ber-AC di Jakarta, program ini adalah sebuah visi yang sempurna.
Namun, jarak antara visi dan eksekusi seringkali terbentang jurang yang dalam. Tragedi kecil di meja-meja makan itu adalah gejala dari masalah yang lebih sistemik: tirani standardisasi dan sentralisasi yang dingin.
Demi efisiensi dan kemudahan pengawasan, proyek raksasa ini cenderung mengandalkan penyedia katering skala besar yang memproduksi ribuan (bahkan jutaan) kotak makanan dengan menu yang sama. Makanan diproses di dapur-dapur gigantis, melewati ban berjalan, didinginkan, lalu didistribusikan melalui rantai pasok yang panjang. Logika industri yang dingin dan tanpa perasaan diterapkan pada urusan perut anak-anak.
Akibatnya, yang tiba di hadapan anak-anak adalah produk kompromi: makanan yang dirancang untuk tidak menyinggung palet siapa pun, tetapi pada akhirnya juga gagal menggugah selera siapa pun.
Nuget adalah pilihan paling aman secara industrial, tetapi ia datang bersama sayur yang telah menyerahkan tekstur dan vitaminnya pada proses masak massal. Inilah makanan yang angka gizinya mungkin tercatat di atas kertas, tetapi jiwanya telah lenyap entah ke mana.
Lebih jauh, pendekatan industrial ini membuka celah bagi malapetaka yang lebih serius. Kasus-kasus keracunan massal yang mulai bermunculan di beberapa daerah adalah alarm paling nyaring bahwa ada yang salah dalam rantai pasok dan pengawasan. Rantai yang terlalu panjang (dari dapur pusat, ke truk pendingin, ke gudang distribusi, lalu ke sekolah) memiliki terlalu banyak titik rawan kontaminasi. Ketika skala menjadi dewa, kualitas dan keamanan seringkali menjadi korban pertama. Sebuah program yang bertujuan menyehatkan justru berbalik menjadi ancaman. Evaluasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan yang mendesak.
Lalu, apa jalan keluarnya? Jawabannya mungkin tidak terletak pada perbaikan tambal sulam, seperti menata ulang sistem tender atau memperketat pengawasan dari pusat. Solusi sejatinya menuntut keberanian untuk membongkar logika industrial itu sendiri dan mengembalikan urusan pangan ini ke akarnya yakni komunitas.
Bayangkan sebuah skenario lain, program MBG yang tidak lagi berbau pabrik, melainkan beraroma tumisan bawang dari dapur sekolah. Bayangkan dapur-dapur umum yang hidup, dioperasikan bukan oleh korporasi anonim, melainkan oleh ibu-ibu dan warga sekitar yang direkrut menjadi juru masak.
Pendekatan ini sejalan dengan konsep “pengembangan ekonomi berbasis komunitas” (community-based economic development). Dengan model seperti ini, menu tidak lagi harus seragam dari Sabang sampai Merauke.
Kepala sekolah, bersama komite yang terdiri dari guru dan perwakilan wali murid, bisa merancang menu mingguan yang disesuaikan dengan selera lokal (local palate), ketersediaan bahan pangan setempat, dan yang terpenting, keinginan anak-anak.
Mungkin hari Senin adalah sup ayam kelor, Selasa adalah soto bening, Rabu adalah tempe bacem dan sayur bayam. Makanan yang akrab di lidah, yang dimasak dengan sentuhan kasih sayang, bukan dengan presisi mesin.
Pengawasan menjadi organik dan langsung. Wali murid bisa setiap saat menengok dapur, melihat bahan apa yang dimasak, dan mencicipi hasilnya. Rantai pasoknya pendek; beras dari petani lokal, sayur dari pasar terdekat.
Ini bukan hanya program makan, tetapi juga sebuah gerakan ekonomi kerakyatan yang menciptakan “efek berganda” (multiplier effect)
uang yang tadinya terbang ke rekening korporasi raksasa di ibu kota, kini berputar di warung kelontong Bu Siti, di lapak sayur Pak Budi di pasar, dan menjadi upah bagi para ibu yang memasak.
Lebih dari sekadar ekonomi, model ini adalah praktik nyata dari penguatan “modal sosial” (social capital). Keterlibatan aktif wali murid dan warga dalam pengelolaan dapur umum adalah manifestasi semangat gotong royong yang menjadi inti budaya kita.
Interaksi dan kerja sama ini membangun kepercayaan dan kohesi sosial, mengubah sekolah menjadi pusat komunitas yang hidup. Dalam perspektif pendidikan, ini membuka ruang bagi edukasi gizi yang hidup.
Anak-anak tidak hanya makan, tetapi juga bisa melihat langsung proses memasak, mengenal bahan pangan lokal, dan bahkan ikut menanam sayur di kebun sekolah. Mereka belajar menghargai makanan bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai hasil kerja dan bagian dari budaya mereka.
Tentu, model ini menuntut kepercayaan lebih besar kepada institusi sekolah dan partisipasi aktif dari masyarakat. Akan ada tantangan dalam standardisasi gizi dan akuntabilitas dana.
Namun, bukankah ini esensi dari desentralisasi dan otonomi? Memberdayakan komunitas untuk mengurus dirinya sendiri, dengan keyakinan bahwa mereka yang paling tahu apa yang terbaik untuk anak-anak mereka.
Program Makan Bergizi Gratis adalah sebuah janji. Namun, janji itu tidak boleh berhenti pada kotak-kotak seragam yang isinya kehilangan nyawa.
Janji itu baru tuntas ketika makanan yang disantap anak-anak kembali memiliki jiwa (hangat, lezat, dan dimasak oleh tangan-tangan yang mereka kenal). Janji itu tuntas, bukan saat semua kotak terdistribusi, tetapi saat kita berhasil mengembalikan nyawa yang hilang ke dalam setiap butir nasi.
Komentar