Mengadu Nasib Ke DPRD Ratusan Nakes Berharap Jadi PPPK, Ketua DPRD Sulsel Siap Mengawal

MAKASSAR, Trotoar.id — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib tenaga kesehatan (nakes) non ASN ke pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama ratusan tenaga kesehatan dari berbagai daerah di Sulsel, Selasa (14/10).

RDP tersebut turut dihadiri Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Anwar Purnomo, dan Wakil Ketua Komisi A, Mizar Roem, serta perwakilan dari BKN Provinsi Sulsel dan BKAD Pemerintah Provinsi Sulsel.

Agenda utama rapat membahas berbagai persoalan terkait status kepegawaian, kesejahteraan, dan pemecatan tenaga non ASN, termasuk mereka yang belum terdata di pangkalan data BKN.

Pertemuan ini juga merespons kebijakan penghapusan tenaga honorer yang direncanakan pemerintah pusat pada 2025 mendatang.

Salah satu tenaga kesehatan, Andi Astrini asal Luwu Utara, mengungkapkan keresahannya lantaran banyak tenaga kesehatan di daerahnya yang tidak terdata, diduga akibat kurangnya transparansi dari pemerintah kabupaten, termasuk saat proses pendaftaran PPPK tahap kedua.

“Aturannya jika sudah ikut tes CPNS maka tidak bisa lagi tes PPPK, tapi ada juga yang tetap diluluskan pada tahap kedua. Sementara kami di puskesmas yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat justru tidak diluluskan,” ujar Astrini.

Ia berharap pemerintah provinsi dapat mendorong aspirasi tersebut hingga ke Komisi III DPR RI, agar tenaga kesehatan yang telah puluhan tahun mengabdi juga memperoleh kesempatan yang sama.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Mizar Roem, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dihimpun dan diteruskan ke pemerintah pusat.

“Aspirasi tenaga kesehatan akan kami tampung dan bawa ke pusat sesuai aturan. Tapi kita butuh data yang valid, makanya kami minta nakes dari kabupaten dan kota untuk menyampaikan secara tertulis,” jelas Mizar.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi (Cicu), menegaskan bahwa kehadiran DPRD dalam forum tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan janji mereka untuk memperjuangkan tenaga kesehatan non ASN.

Menurutnya, sebagai seorang dokter, ia memahami betul beratnya tanggung jawab dan dedikasi para tenaga kesehatan di lapangan.

“Kami di DPRD adalah perpanjangan tangan rakyat. Karena itu, kami akan mengawal persoalan ini secara serius. Saya paham betul bagaimana kerja keras teman-teman tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi,” tegas Cicu.

Ia juga menekankan pentingnya validasi data agar perjuangan ke pemerintah pusat dapat berjalan efektif dan terarah.

“Kami minta semua pihak segera melakukan verifikasi data. Pekan depan harus sudah rampung, supaya bisa langsung kita bawa ke pusat,” tambahnya.

Cicu berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota turut memberikan dukungan dan perhatian terhadap para tenaga kesehatan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik.

“Memang ini bukan kewenangan penuh provinsi, tetapi kami punya tanggung jawab moral untuk memperjuangkannya. Karena mereka sudah lama mengabdi, jangan sampai diabaikan,” tutupnya.