MAKASSAR, Trotoar.id – Pemerintah Kota Makassar semakin memantapkan langkah pengembangan sektor ketahanan pangan kota melalui pembangunan dua kawasan percontohan Green House Urban Farming yang berlokasi di Kelurahan Barombong (Kecamatan Tamalate) dan Kelurahan Sudiang (Kecamatan Biringkanaya). Program ini akan mulai dikerjakan pada tahun 2026.
Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Urban Farming yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Rabu (22/10/2025).
Munafri menegaskan program Urban Farming bukan sekadar aktivitas bercocok tanam, tetapi gerakan strategis untuk menciptakan ekosistem pangan modern, edukatif, dan berkelanjutan di tengah kawasan perkotaan.
“Program ini harus memberikan manfaat ekonomi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Kawasan percontohan ini dirancang sebagai pusat edukasi pertanian perkotaan berbasis teknologi. Di dalamnya akan tersedia:
- Green House Hidroponik
- Rumah jamur & pengembangan maggot
- Kolam bioflok, aquaponik, dan pembesaran ikan
- Kandang ayam, sapi, kambing, dan unggas
- Cold storage dan gudang pakan
- Packing house, laboratorium pertanian, dan rumah pembibitan
- Area sawah mini, komposter, dan ruang peralatan
- Market Farm sebagai pusat pemasaran produk
- Cafetaria/display produk, mushollah, gazebo, dan area parkir
Munafri juga memberi arahan teknis agar konsep tata ruang tetap ramah lingkungan dan fungsional.
“Kalau bisa jalan di kawasan ini menggunakan beton berpori karena wilayah ini membutuhkan serapan air yang baik. Kita tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan,” pesannya.
Ia juga meminta desain bangunan kandang tidak serba besi, namun dominan material kayu agar kesan natural tetap terjaga.
Selain itu, kawasan ini diwajibkan menggunakan energi terbarukan melalui solar panel.
“Ini bukan hanya tempat produksi, tapi juga tempat edukasi. Saya minta seluruh fasilitas memakai energi surya,” tegasnya.
Munafri ingin kawasan tersebut menjadi “museum pertanian modern” bagi masyarakat, di mana pengunjung dapat melihat alur budidaya dari hulu ke hilir sebelum keluar di area produk.
“Akses bagi difabel harus ada. Ini wajib. Kawasan harus inklusif dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat,” tegasnya.
Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, menjelaskan sedikitnya lima OPD akan terlibat dalam pengembangan kawasan ini, yakni:
Rencana anggaran diperkirakan Rp4 miliar per lokasi, dan pembangunannya dimulai tahun 2026 melalui APBD Pokok 2026.
Meski menjadi fasilitas pemerintah, pengelolaan kawasan akan dilakukan tenaga profesional lulusan pertanian, peternakan, dan perikanan. Fokusnya adalah riset dan pembibitan, bukan komersialisasi.
Hasil panen nantinya disalurkan ke SPPG dan dapat dimanfaatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) sekitar lokasi.
“Ini diarahkan menjadi sarana edukasi, riset, sekaligus dukungan ketahanan pangan. Bukan untuk mencari keuntungan komersial,” ujar Aulia.