Jaksa Ahli Madya Dilantik Jadi Kabag Hukum Pemkot Makassar

MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan pejabat administrasi dan pejabat fungsional, Selasa (28/10/2025), di Balai Kota Makassar.

 Pelantikan dipimpin Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.

Kegiatan berlangsung khidmat dan turut disaksikan jajaran Forkopimda Kota Makassar, perwakilan TNI-Polri, Kejaksaan Negeri, pimpinan OPD serta tokoh agama.

Pelantikan ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemkot Makassar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menghadirkan birokrasi yang profesional dan adaptif.

Sorotan utama dalam pelantikan ini tertuju pada Dr. Asrul Alimina, SH., MH., Jaksa Ahli Madya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, yang resmi dilantik sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar.

Selain bertugas di Kejaksaan Agung, Dr. Asrul juga pernah bertugas di KPK, dan dikenal memiliki rekam jejak kuat pada penegakan hukum serta integritas kelembagaan.

Wali Kota Munafri menyebutkan, kehadiran aparat penegak hukum di dalam struktur Pemkot merupakan langkah penting dalam memperkuat aspek legalitas dan pengamanan kebijakan daerah.

“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari penguatan sistem kerja pemerintahan. Kami membutuhkan SDM dengan kapasitas hukum yang mumpuni untuk mendukung agenda reformasi birokrasi dan penataan aset daerah,” tegas Munafri.

Ia menambahkan, keberadaan Dr. Asrul diharapkan mempercepat penyelesaian persoalan aset, dokumen hukum, hingga konflik pertanahan yang selama ini menjadi tantangan di Kota Makassar.

Munafri juga menegaskan bahwa penyegaran jabatan tidak dimaknai sebagai penilaian negatif bagi pejabat sebelumnya.

“Yang sebelumnya bekerja baik tetap kami percayai dan tempatkan pada tugas strategis lainnya. Seperti Pak Ihsan yang kini fokus menangani urusan pertanahan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan soliditas lintas perangkat daerah. “Tidak ada ego sektoral. Yang dibutuhkan adalah kerja tim yang kuat untuk mempercepat layanan ke masyarakat,” tambahnya.

Eselon III

1. Asrul Alimina – Jaksa Ahli Madya Badan Diklat Kejaksaan RI → Kabag Hukum
   
   
2. Safari Abustam – Kabid Penyelamatan Damkarmat → Sekretaris Damkarmat
   
   
3. Dr. Fadly – Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Disperik-Pertanian → Kabag Organisasi
   
   
4. Muh. Izhar Kurniawan – Kabag Hukum Setda → Kabid Pengadaan & Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan
   
   
5. Ismail Abdullah – Kabid Pengadaan & Pemanfaatan Tanah → Kabid Penyelamatan Damkarmat

Eselon IV

6. Andi Indarwati – Kabag Ortala → Analis SDM Aparatur Ahli Madya (Setda)

7. Sofyan – Penelaah Teknik Kebijakan → Analis SDM Aparatur Ahli Madya (BKPSDMD)

8. Masfufah – Penelaah Teknik Kebijakan Dinsos → Lurah Bontoala