Presiden Prabowo Terima Menteri PKP Maruarar Sirait, Bahas Capaian Program Perumahan Rakyat

JAKARTA, Trotoar.id — Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri ^Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam audiensi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan program strategis nasional di sektor perumahan rakyat serta realisasi anggaran kementerian.

Dalam laporannya, Maruarar menyampaikan bahwa serapan anggaran Kementerian PKP hingga akhir Oktober 2025 telah mencapai 70 persen. 

Sementara itu, realisasi pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah menembus 205 ribu unit dari total kuota 350 ribu unit.

“Capaian ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan warga berpenghasilan rendah mendapatkan akses perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan,” ujar Maruarar usai pertemuan.

Presiden Prabowo, kata Maruarar, memberikan arahan agar seluruh kebijakan di sektor perumahan terus berpihak kepada rakyat kecil. 

Presiden juga meminta penguatan program pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup di kawasan permukiman.

“Bapak Presiden menekankan pentingnya keberlanjutan program pro rakyat. Tidak hanya membangun rumah, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung peningkatan produktivitas ekonomi,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo turut menunjuk Maruarar Sirait sebagai Ketua Panitia Natal Nasional Tahun 2025.

Penunjukan ini sebagai bentuk kepercayaan untuk memimpin perayaan nasional yang menjunjung tinggi nilai persatuan, toleransi, dan kebersamaan antarumat beragama.

“Natalku, Natalmu, Natal kita semua. Beliau (Presiden) meminta agar perayaan Natal Nasional tahun ini menjadi momentum memperkuat kerukunan dan persaudaraan,” kata Maruarar.

Program pembangunan perumahan rakyat menjadi salah satu prioritas dalam agenda pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Pemerintah menargetkan peningkatan akses kepemilikan hunian bagi MBR melalui integrasi program subsidi, penguatan regulasi, dan penyediaan lahan berkelanjutan.