Usai Ikuti Rakor Anggaran di Pusat, Sekda Ali Saleng: Bulukumba Berada di Jalur yang Benar

BULUKUMBA, Trotoar.id — Ada yang menarik dalam pelaksanaan apel gabungan lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang digelar di halaman Kantor Bupati Bulukumba, Senin (3/11/2025). 

Dalam kesempatan itu, Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf menunjuk Sekretaris Daerah Muh. Ali Saleng untuk menyampaikan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, pekan lalu.

Rakor nasional tersebut diikuti oleh 1.104 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia selama empat hari. 

Menurut Ali Saleng, banyak poin pembahasan dalam forum itu yang sejatinya sudah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam tiga tahun terakhir, sejalan dengan arahan Bupati dan Wakil Bupati.

“Selama tiga tahun terakhir, kita telah menjalankan berbagai arahan dari Kemendagri, termasuk prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Bulukumba termasuk salah satu daerah yang mampu menerapkannya dengan baik,” ujar Ali Saleng di hadapan seluruh peserta apel.

Ia menjelaskan, berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri, terdapat 143 kabupaten/kota di Indonesia yang tidak lagi mampu memenuhi kewajiban dasarnya, bahkan beberapa di antaranya kesulitan membayar gaji ASN akibat pengelolaan anggaran yang tidak efisien. 

“Alhamdulillah, Bulukumba tidak termasuk di antara daerah itu. Ini berkat arahan dan kebijakan pimpinan daerah yang konsisten menekankan efisiensi, menghindari pemborosan, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Ali Saleng menegaskan, banyak daerah masih terjebak dalam pola lama, yakni menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial sementara kebutuhan dasar masyarakat justru terabaikan. 

“Kita di Bulukumba sudah berada di jalur yang benar. Pesan penting dari Kementerian adalah: jangan ada satupun rupiah anggaran yang tidak memberikan manfaat. Semua kegiatan harus relevan, efektif, dan berdampak,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri bahwa aparatur sipil negara (ASN) sejatinya adalah pelayan masyarakat. Karena itu, ASN yang tidak mampu bekerja optimal, menghambat urusan publik, atau tidak menunjukkan tanggung jawab harus dievaluasi. 

“Kita harus menjadi ASN yang berintegritas, kompeten, dan siap bekerja untuk masyarakat. Mari jaga kepercayaan yang diberikan kepada kita,” pungkasnya.

Menanggapi laporan Sekda, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf atau yang akrab disapa Andi Utta, menyampaikan bahwa prinsip efisiensi dan efektivitas sesungguhnya telah menjadi fondasi utama sejak awal pemerintahannya. 

“Apa yang dilakukan pemerintah pusat saat ini, sebenarnya sudah kita terapkan tiga tahun lalu. Efisiensi anggaran membuat banyak program strategis bisa terlaksana,” ujarnya.

Bupati berpesan agar setiap perangkat daerah tetap berpegang pada prinsip prioritas, tuntas, dan berkualitas dalam menjalankan program kerja. 

“Sekecil apa pun anggarannya, pastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. ASN juga harus mengubah cara pikir dan cara kerja menjadi lebih inovatif, cepat, dan adaptif terhadap perubahan,” tutupnya.