SPM Jadi Instrumen Percepatan Layanan Publik Merata, Pemprov Sulsel Dukung Penuh

MAKASSAR, Trotoar.id — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terpadu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sulsel pada 4–7 November 2025.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan kunjungan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulsel, Idham Kadir, mewakili Gubernur Sulsel menyambut langsung Tim SPM Pusat. 

Ia menyampaikan apresiasi dan harapan agar kegiatan ini memperkuat pelaksanaan SPM di seluruh daerah di Sulawesi Selatan.

“Pelaksanaan SPM merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai ukuran konkret komitmen pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, serta ketenteraman dan perlindungan masyarakat,” ujarnya.

Idham menambahkan, tujuan utama penerapan SPM adalah memastikan pelayanan dasar dapat dinikmati secara adil, merata, dan berkualitas oleh seluruh masyarakat. 

Melalui kegiatan Monev ini, Pemprov Sulsel mendapatkan arahan, pembinaan, dan umpan balik konstruktif dari Tim Sekretariat Bersama SPM Pusat mengenai praktik kolaborasi, inovasi, dan sinergi antar daerah.

Sebagai catatan, Pemprov Sulsel menempati peringkat keempat nasional dalam pelaksanaan SPM Tahun 2024.

Ketua Tim Monev SPM Pusat, Benyamin Sibarani, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada evaluasi, tetapi juga sebagai ajang berbagi praktik baik antardaerah.

“Kita ingin memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan pelayanan publik yang berstandar minimal namun berkualitas maksimal di Sulsel,” sebutnya.

Selain monitoring, tim pusat juga memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan SPM agar implementasinya berjalan sesuai ketentuan serta memberikan solusi atas berbagai permasalahan di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, memaparkan sejumlah inovasi layanan publik yang telah dilakukan.

“Salah satunya inovasi Hyponoshiel, program edukasi tangguh bencana untuk anak-anak sekolah melalui metode hipnoterapi,” jelasnya.

Setelah kunjungan ke BPBD Kota Makassar, tim melanjutkan peninjauan ke Puskesmas Tamalate untuk bidang kesehatan, kemudian ke SPAM Mamminasata terkait penyediaan air minum, dan berakhir di UPT Mattiro Deceng yang menjadi lokus penerapan SPM bidang sosial dan penanganan bencana.

Sebagai penutup, Monev juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Penerapan SPM se-Wilayah Indonesia Timur yang digelar di Hotel Gammara, Makassar, diikuti oleh para pengampu SPM dari berbagai daerah.