DPRD Sulsel Sampaikan Aspirasi Pelaku Pertashop ke Komisi VI DPR RI

JAKARTA, Trotoar.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menyuarakan aspirasi para pelaku usaha Pertashop dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (10/11/2025).

Rombongan DPRD Sulsel dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif,didampingi Ketua Komisi D, Kadir Halid, serta sejumlah anggota Komisi D lainnya. 

Turut hadir perwakilan DPW SPRINDO Migas Sulawesi dan Kasubag Kerjasama dan Aspirasi DPRD Sulsel, Andi Padauleng. RDP tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid.

Dalam pertemuan itu, DPRD Sulsel menyampaikan keluhan para pelaku Pertashop yang selama hampir lima tahun terakhir mengalami kesulitan beroperasi secara optimal. Banyak dari mereka tidak lagi memperoleh pasokan bahan bakar, khususnya BBM jenis Pertalite, sehingga kegiatan usaha terhenti.

“Kami mengapresiasi langkah Komisi VI DPR RI yang menindaklanjuti aspirasi kami terkait Pertashop di Sulsel yang sudah hampir lima tahun tidak berjalan. 

Dalam waktu dekat, Komisi VI akan memanggil pihak Pertamina dan BPH Migas untuk mencari solusi agar pelaku Pertashop di Sulsel bisa kembali beroperasi dan melayani masyarakat,” ujar Sufriadi Arif.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menyebut hasil pertemuan tersebut sebagai langkah positif untuk memperjuangkan keberlangsungan usaha Pertashop di daerah. 

“Alhamdulillah, hari ini kami diterima oleh pimpinan Komisi VI DPR RI untuk memperjuangkan nasib pelaku Pertashop agar bisa kembali berjualan Pertalite. Ke depan akan ada RDP lanjutan bersama Pertamina dan BPH Migas. Ini tentu hasil perjuangan yang baik dari teman-teman di Komisi D DPRD Sulsel,” ungkapnya.

DPRD Sulsel berharap pembahasan lanjutan dengan pihak terkait dapat menghasilkan keputusan konkret agar operasional Pertashop di berbagai wilayah Sulawesi Selatan dapat kembali berjalan normal.

Sebelumnya, DPW SPRINDO Migas Sulawesi bersama aktivis CLAT telah menggelar aksi unjuk rasa di kantor sementara DPRD Sulsel dan di PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. 

Dalam aksinya, massa menilai kebijakan distribusi BBM bersubsidi selama ini cenderung menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pelaku usaha kecil.

Koordinator aksi, Fahmi Sofyan, menuding adanya ketidaknetralan dalam kebijakan uji coba penjualan BBM bersubsidi. 

“Kami menduga Pertamina memberi izin penjualan pada tahap uji coba BBM bersubsidi hanya kepada pengusaha Pertashop yang juga memiliki SPBU di wilayah tertentu,” ujarnya.