Sidak OPD, APPI Temukan Meja dan Kursi Tak Bertuan

MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali membuat gebrakan tak terduga. Pada Selasa (11/11/2025) pagi, sekitar pukul 09.40 Wita, 

Orang nomor satu di pemerintah kota Makassar ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah ruangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kompleks Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani.

Sidak dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal serta kedisiplinan aparatur tetap terjaga. 

Dengan gaya khasnya yang tenang namun tegas, Munafri memeriksa satu per satu ruangan, dimulai dari Bagian Umum.

Beberapa pegawai tampak terkejut saat mengetahui kehadiran langsung sang wali kota. Tak berhenti di situ, ia melanjutkan langkahnya ke Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). 

Namun, suasana ruangan tampak sepi meja-meja kerja kosong tanpa aktivitas pelayanan.

Munafri lalu meninjau ruangan Bagian Keuangan, Administrasi Pembangunan, hingga Organisasi Tata Laksana (Ortala). Ia mengamati kondisi kerja dan menanyakan langsung keberadaan pejabat yang bertanggung jawab.

“Mana Kabag, di ruangan atau sedang ada kegiatan?” tanya Appi saat berada di ruangan Ortala.

Pemandangan paling mengejutkan terjadi ketika Munafri tiba di Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang). Ruangan itu tampak kosong, tak satu pun staf terlihat bertugas. 

“Mana staf pelayanan, masih kosong?” ujarnya singkat sambil menggelengkan kepala.

Usai meninjau beberapa bagian, Munafri menutup sidaknya di Bagian Umum dan Bappeda. Aksi turun langsung ini menjadi bukti keseriusannya memastikan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kota Makassar berjalan sesuai standar.

“Saya ingin memastikan setiap pegawai, mulai dari kepala dinas, kepala bagian, hingga staf, benar-benar hadir memberikan pelayanan. Bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban formal di balik meja kerja,” tegasnya.

Sidak tersebut menjadi pengingat bagi seluruh jajaran ASN agar menegakkan disiplin, meningkatkan etos kerja, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah kota.