BGN Soroti 41 Dapur MBG Milik Putri Wakil Ketua DPRD Sulsel: Dinilai Berpotensi Monopoli

Makassar, Trotoar.id — Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya angkat suara terkait temuan kepemilikan 41 dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga berada di bawah kendali Yasika Aulia Ramadhany, putri dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud.

Temuan tersebut memicu sorotan publik karena jumlah dapur yang dikelola Yasika dinilai tidak wajar dan berpotensi menimbulkan praktik monopoli, terutama dalam penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengakui bahwa secara administratif tidak ditemukan pelanggaran aturan dalam pengajuan dan pengelolaan dapur tersebut. Namun ia menegaskan, skala penguasaan yang mencapai puluhan dapur sangat berpotensi menciptakan ketimpangan.

“Meski secara administrasi tidak ditemukan pelanggaran, praktik seperti ini berpotensi menimbulkan monopoli dan tidak sesuai dengan prinsip pemerataan mitra MBG,” tegas Nanik.

Nanik menyebut, BGN akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemilikan dapur yang berada di bawah jaringan Yasika. Apalagi, beberapa dapur yang terdaftar diketahui belum beroperasi hingga kini, meski telah memiliki izin sebagai mitra MBG.

“Ke depan kami akan mendorong pimpinan BGN agar penguasaan dapur seperti ini tidak terjadi lagi,” ucapnya.

Ia juga mengonfirmasi hasil pengecekan tim verifikator BGN yang menemukan bahwa 41 dapur tersebut berada di bawah berbagai nama yayasan, namun dikendalikan oleh orang yang sama.

“Benar bahwa ada 41 dapur yang dikelola. Itu menggunakan nama yayasan yang berbeda-beda,” ujar Nanik.

Secara terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa proses pengajuan pembukaan SPPG dilakukan sepenuhnya melalui portal berbasis dokumen. Karena itu, BGN tidak mengetahui identitas pribadi pemohon saat proses pendaftaran.

“BGN tidak kenal siapa yang mengajukan. Semua berbasis portal dan kelengkapan dokumen,” kata Dadan.

Dadan menyebut bahwa percepatan pembentukan SPPG sejatinya turut membantu perluasan penerima manfaat program MBG, yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“BGN mengucapkan terima kasih kepada siapa pun yang telah berinvestasi dan menjadi bagian dari upaya percepatan pemenuhan gizi anak Indonesia,” ujarnya.

Merespons fenomena penguasaan puluhan dapur MBG oleh satu jaringan yayasan, BGN menegaskan siap mendorong pengetatan aturan agar kasus serupa tidak terulang. Evaluasi akan meliputi:

• Mekanisme pemerataan mitra MBG
  
• Validasi kelayakan dan lokasi dapur
  
• Pembatasan jumlah dapur yang dapat dikelola individu atau yayasan
  
• Penindakan dapur yang tidak beroperasi

BGN memastikan hasil evaluasi akan menjadi dasar perubahan kebijakan demi menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan manfaat program MBG di seluruh Indonesia.