Makassar, Trotoar.id — Sejumlah kalangan mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk menerapkan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para calon ketua RT dan RW, khususnya bagi mereka yang maju sebagai calon tunggal dalam pemilihan serentak mendatang.
Dorongan ini muncul sebagai bentuk antisipasi agar jabatan ketua RT dan RW tidak hanya dijadikan sarana mengejar kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Uji kelayakan dinilai penting untuk memastikan bahwa figur yang terpilih benar-benar memahami tugas pelayanan publik dan memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan warga.
“Sebaiknya memang calon tunggal tetap melalui uji kelayakan dan kepatutan. Ini untuk menguji sejauh mana pemahaman mereka tentang pelayanan masyarakat dan tanggung jawab sosial sebagai ketua RT maupun RW,” ujar Pemerhati Politik, Syamsul Bachri
Menurut para pemerhati pemerintahan lingkungan, sejumlah kasus kerap terjadi ketika oknum ketua RT atau RW justru lebih memprioritaskan keluarga mereka dalam penyaluran bantuan sosial.
Tidak jarang bantuan diberikan tidak sesuai daftar prioritas, sehingga warga yang berhak justru tidak menerima bantuan pemerintah.
Selain itu, dugaan manipulasi data penerima bantuan sosial juga disebut masih sering ditemukan.
Beberapa oknum ketua RT dan RW dituding memasukkan data keluarga dekat atau kerabat mereka untuk mengamankan bantuan, sementara warga yang membutuhkan terabaikan.
Praktik-praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan pada tingkat paling bawah.
Karena itu, usulan uji kelayakan dan kepatutan dinilai sebagai langkah penting guna menegakkan integritas, transparansi, dan profesionalisme ketua RT dan RW di Kota Makassar, terutama menjelang pemilihan serentak yang akan digelar dalam waktu dekat.