Pemuda Perti Sulsel Gelar Dialog Publik Bertema Perang Kota, Patologi Sosial,

MAKASSAR, Trotoar.id — Kesadaran masyarakat dinilai menjadi kunci penting dalam menekan fenomena perang kota atau perang kelompok yang kembali mencuat di Kota Makassar.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Makassar, Supratman, saat menjadi narasumber dalam Dialog Publik bertema “Perang Kota, Patologi Sosial atau Kegagalan Pemerintah” yang digelar Pengurus Wilayah Persatuan Pemuda Tarbiyah Islamiyah (Perti) Sulawesi Selatan di Solution Coffee, Jalan Aroepala Makassar, Senin (8/12/2025).

Supratman menekankan bahwa pembentukan kesadaran masyarakat harus menjadi fokus utama agar kriminalitas dan aksi perang kelompok antar pemuda tidak terus berulang.

“Penekanannya itu yang pertama, mulai dari membentuk kesadaran masyarakat. Ini perlu diperhatikan sehingga kriminalitas atau perang kelompok bisa diredam,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai pembinaan akhlak, ketersediaan ruang berekspresi, serta dukungan anggaran dari pemerintah menjadi langkah penting dalam pencegahan masalah sosial di tingkat akar rumput.

“Yang paling penting itu akhlaknya dulu kita bentuk, kemudian pendidikannya. Pemerintah harus hadir memberi ruang berekspresi yang didukung oleh anggaran pembinaan,” tambah legislator NasDem itu.

Terkait stigma ketidakamanan di Makassar, Supratman menyoroti peran media sosial sebagai ruang yang kerap memproduksi informasi mentah tanpa verifikasi.

“Informasi dari media sosial sering diterima mentah-mentah lalu menyebarkan stigma negatif bahwa Makassar tidak aman. Kita harus bijak bersosial media,” tegasnya.

Kapolsek Rappocini, Kompol Ismail, yang hadir mewakili Kapolrestabes Makassar, menegaskan bahwa kepolisian selama ini proaktif merespons gangguan keamanan melalui patroli intensif.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan orangtua terhadap aktivitas malam anak-anak. “Kami proaktif, terutama dalam pengawasan dan patroli siang hingga malam.

Perhatian orangtua juga penting agar anak tidak bebas berkeliaran malam hari sehingga tidak terpengaruh minuman keras, narkoba, dan potensi kenakalan lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Penulis Buku Patologi Peradaban, Syukurman, menilai perang kota muncul karena tidak berfungsinya pranata sosial seperti keluarga, komunitas, maupun organisasi kepemudaan.

Ia juga menyinggung kecenderungan aparat hukum yang hanya merespons kasus-kasus viral.

“Perang kota bisa muncul karena ‘kartu pengaman’ seperti keluarga dan organisasi sosial tidak bekerja. Pada saat bersamaan, aparat hanya merespons kasus viral,” jelasnya.

Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas), Rahmat Muhammad, menyoroti persoalan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat keamanan.

Ia menilai belum optimalnya penanganan masalah sosial dan kriminalitas turut memberi stigma bahwa Makassar tidak aman.

“Kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan kepolisian bisa memicu perang kelompok. Jika kota tidak aman, bagaimana mau mendorong investasi? Orang saja takut keluar malam,” terang Rahmat.

Meski dialog publik ini bertujuan mencari solusi dan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, perwakilan dari Pemerintah Kota Makassar yang dijadwalkan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar tidak hadir. Hal ini menuai sorotan dari peserta dialog.

“Forum ini untuk mencari solusi bersama. Tapi sangat disayangkan, perwakilan pemerintah kota seolah abai dan tidak punya niat baik untuk duduk bersama mencari jalan keluar agar perang kelompok tidak terulang lagi,” ujar Sul, salah satu peserta dialog dari kalangan mahasiswa.