Makassar, Trotoar.id — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran sekitar Rp 90 miliar untuk tahap awal rehabilitasi gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar.
Anggaran ini disiapkan setelah dua kompleks gedung Parlemen tersebut mengalami kerusakan akibat aksi unjuk rasa anarkis pada akhir Agustus lalu.
Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan Kerja Wilayah I Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Selatan, Yamin Talib, usai penandatanganan kerjasama rehabilitasi gedung pemerintah yang terdampak.
“Untuk total anggaran tahap awal rehabilitasi gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar jumlahnya sebesar Rp 90 miliar. Anggaran ini difokuskan untuk pekerjaan rehabilitasi,” kata Yamin kepada wartawan.
Yamin menjelaskan bahwa di area DPRD Sulsel terdapat 10 jenis bangunan yang akan direhabilitasi.
Termasuk di dalamnya Gedung Utama DPRD Sulsel, yang berdasarkan hasil kajian struktur dinilai masih layak digunakan dengan perbaikan.
Selain itu, beberapa bangunan pendukung lainnya juga akan mendapatkan penanganan sesuai tingkat kerusakan.
Sementara untuk kompleks DPRD Kota Makassar, Kementerian PUPR akan melakukan rehabilitasi pada bangunan sayap kanan. Adapun Gedung Utama DPRD Makassar masuk kategori rekonstruksi, sehingga harus dibangun ulang.
“Ada dua gedung yang masuk kategori rekonstruksi, yakni Gedung Sekretariat DPRD Sulsel dan Gedung Utama DPRD Makassar,” jelas Yamin.
Untuk tahap rehabilitasi, pekerjaan akan dilaksanakan oleh PT Hutama Karya dengan masa pengerjaan enam bulan, dan ditargetkan selesai pada Juli mendatang.
Sementara itu, pekerjaan tahap dua yang meliputi rekonstruksi gedung dijadwalkan mulai dikerjakan paling cepat pada Juni mendatang, setelah proses administrasi dan teknis dinyatakan siap.
Komentar