MAKASSAR, Trotoar.id — Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-97 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DPRD Sulsel menggelar seminar bertema “Pengasuhan Positif Perempuan Parlemen” di Hotel Claro Makassar, Selasa (23/12/2025).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Oki Asokawati serta psikolog Rukiana Novianti, dan turut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi.
Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi atau yang akrab disapa Cicu, membuka kegiatan tersebut sekaligus menegaskan bahwa seminar ini tidak hanya menjadi momentum refleksi peran ibu, tetapi juga bagian dari penguatan kapasitas politik perempuan di ruang parlemen.
Dalam sambutannya, Cicu menyampaikan bahwa kegiatan ini dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Kaukus Perempuan DPRD Provinsi Sulsel periode 2024–2029, serta pelantikan Kaukus Perempuan DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Ia juga menyampaikan ucapan selamat Hari Ibu kepada seluruh perempuan pejuang keluarga dan bangsa.
“Selain seminar pengasuhan positif, hari ini juga dilakukan pelantikan pengurus kaukus perempuan parlemen provinsi dan kabupaten/kota. Kami menyampaikan selamat Hari Ibu untuk seluruh perempuan hebat,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem itu menegaskan, di era digitalisasi, perempuan dituntut mampu membaca tantangan sekaligus peluang. Menurutnya, KPP yang terdiri dari politisi berbagai partai memiliki kekuatan besar karena membawa ragam pengalaman dan perspektif.
“Perempuan memberi warna dalam politik. Karena itu, perempuan harus mampu memperjuangkan hak dan aspirasi kaum perempuan di parlemen. Pengurus kaukus yang baru dilantik juga siap bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam berbagai program pembangunan,” tegas Cicu.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Sulsel periode 2025–2029, Andi Nirawati, menekankan pentingnya memperkuat posisi perempuan dalam ruang kebijakan publik. Ia menilai masih banyak perempuan yang belum mendapatkan akses, perlindungan, dan keadilan yang layak.
“Sebagai perempuan Sulawesi Selatan, saya kerap merasa prihatin ketika melihat masih banyak perempuan yang belum mendapatkan ruang, perlindungan, dan keadilan yang semestinya. Perasaan inilah yang mendorong saya menerima amanah sebagai Ketua KPP Sulsel,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.
Ia mengakui bahwa memimpin KPP bukan tugas ringan, namun dengan kerja kolaboratif lintas latar belakang, lintas partai, dan lintas agama, ia optimistis tantangan tersebut dapat dihadapi. Menurutnya, perempuan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek yang ikut menentukan arah kebijakan.
Nirawati menyebut, berbagai kajian menunjukkan bahwa meningkatnya keterwakilan perempuan hingga minimal 30 persen dalam pengambilan keputusan mampu melahirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga lingkungan.
“Perjuangan menghadirkan perempuan dalam ruang strategis bukan sekadar soal representasi, tetapi merupakan kebutuhan bangsa,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memastikan setiap kebijakan yang lahir di Sulawesi Selatan berpihak pada perempuan, anak, dan keluarga. KPP menurutnya harus menjadi gerakan kolektif yang menghimpun pengalaman, data, dan praktik terbaik, sehingga perempuan tidak hanya menjadi penerima kebijakan melainkan juga pengambil keputusan.
“Kaukus Perempuan Parlemen Sulawesi Selatan harus menjadi ruang kolaborasi sekaligus pusat lahirnya tokoh-tokoh perempuan yang berkontribusi bagi daerah dan bangsa. Mari bersatu menghadirkan kebijakan yang adil, inklusif, dan berkeadaban,” tutupnya.
Komentar