MAKASSAR, Trotoar.id – Memasuki tahun 2026, Pemerintah Kota Makassar mulai merealisasikan pembangunan kawasan urban farming terintegrasi sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Program ini dijalankan melalui Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar dengan konsep Edukasi Farming (Edufam).
Saat ini, perencanaan pembangunan dua kawasan Edufam yang berlokasi di Barombong, Kecamatan Tamalate, dan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, telah resmi memasuki tahap pengadaan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Tahapan ini menjadi langkah awal sebelum pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dan terintegrasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Aulia Arsyad, menjelaskan bahwa memasuki awal 2026, pembangunan kawasan Edufam telah memasuki fase perencanaan awal.
“Perencanaan kawasan Edufam sudah masuk tahap pengadaan di ULP. Proses ini diperkirakan memakan waktu sekitar satu hingga dua bulan, mulai dari tahapan di ULP hingga penunjukan konsultan,” ujar Aulia, Jumat (9/1/2026).
Ia menambahkan, setelah tahapan perencanaan rampung, pekerjaan fisik ditargetkan mulai berjalan sekitar bulan Maret 2026.
“Setelah itu kita mulai masuk ke pekerjaan fisik,” jelasnya.
Pada tahap awal, pembangunan difokuskan pada penimbunan lahan, baik di kawasan Edufam Barombong maupun lanjutan penimbunan di Edufam Sudiang.
Aulia menyebutkan, penimbunan lahan di Sudiang sebagian telah dilakukan melalui anggaran perubahan sebelumnya dan akan dilanjutkan melalui anggaran pokok tahun berjalan.
“Setelah penimbunan selesai, pembangunan fisik lainnya akan dilaksanakan secara bertahap,” katanya.
Konsep Edufam dirancang sebagai kawasan urban farming terpadu yang mengintegrasikan berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan ayam, budidaya jamur, budidaya maggot, hingga pengolahan sampah.
“Di Edufam Barombong dan Sudiang, semua kegiatan terintegrasi. Bukan hanya produksi pangan, tetapi juga edukasi dan percontohan pertanian, perikanan, serta peternakan yang adaptif dengan kondisi perkotaan,” tutur Aulia.
Pengembangan kawasan Edufam melibatkan lima OPD lintas sektor, yakni DP2, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perhubungan.
Aulia menjelaskan, Dinas PU bertanggung jawab pada pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung kawasan, sementara Dinas Perhubungan menangani penerangan dan kelistrikan.
Dinas Ketahanan Pangan membangun cold storage untuk penyimpanan hasil panen Kelompok Wanita Tani (KWT) dan kelompok tani.
“Sementara DP2 fokus pada pengembangan pertanian, perikanan, dan peternakan, serta DLH mendukung pengelolaan lingkungan dan sistem pengolahan sampah terpadu,” jelasnya.
Pada tahun 2026, urban farming terintegrasi menjadi program unggulan utama DP2 Makassar. Selain itu, DP2 juga tetap menjalankan program strategis lainnya, seperti penanganan stunting dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
“Khusus Edufam Barombong, luas lahannya mencapai ribuan meter persegi dan menjadi kawasan Edufam terbesar di Makassar,” ungkap Aulia.
Melalui program Edufam, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat, sekaligus menjadikan kawasan urban farming sebagai pusat edukasi pertanian dan perikanan berbasis perkotaan yang berkelanjutan.
Di tengah keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan pangan perkotaan, Pemkot Makassar juga memperkuat pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian, perikanan, dan peternakan. Program ini menyasar kelompok tani, nelayan, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di 15 kecamatan.
Aulia menyampaikan, berbagai bentuk bantuan telah disiapkan, khususnya bagi KWT yang dinilai aktif dan layak menerima dukungan program.
“Bantuannya beragam, mulai dari bibit tanaman buah dan sayuran, benih, hingga pengembangan peternakan ayam petelur dan budidaya ikan air tawar,” jelasnya.
Saat ini, program urban farming telah menjangkau 15 kecamatan di Kota Makassar. Namun, belum seluruh kelurahan dapat menerima bantuan karena masih melalui proses verifikasi keaktifan dan kesiapan kelompok penerima.
“Dari total 348 Kelompok Wanita Tani, saat ini yang masih aktif sekitar 266 KWT. Itu yang kami verifikasi untuk menentukan kelayakan menerima bantuan,” ungkapnya.
Setiap proposal bantuan yang masuk, lanjut Aulia, akan ditindaklanjuti dengan survei lapangan untuk memastikan kesiapan kelompok dalam mengelola bantuan yang diberikan.
“Misalnya mengajukan kandang dan ayam petelur, kami cek dulu apakah kelompok tersebut benar-benar siap dan mampu mengelolanya,” tambahnya.
DP2 Makassar mendorong konsep urban farming terpadu, di mana kelompok masyarakat tidak hanya bergerak di satu sektor, tetapi dapat mengembangkan pertanian, perikanan, peternakan, budidaya maggot, hingga jamur, menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
“Seperti di Kecamatan Wajo yang lahannya terbatas, kami arahkan ke budidaya jamur dan maggot karena tidak membutuhkan lahan luas,” tutup Aulia. (*)
Komentar