Pengamat Nilai Pertemuan Rahman Pina–Bahlil Lahadalia Isyarat Minta Restu Maju Musda Golkar Sulsel

MAKASSAR, Trotoar.id  – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof Firdaus Muhammad, menilai pertemuan antara politisi Golkar Sulawesi Selatan Rahman Pina dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sarat dengan makna politik menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Golkar Sulsel.

Menurut Prof Firdaus, langkah Rahman Pina menemui langsung Ketua Umum Golkar dapat dimaknai sebagai upaya meminta restu politik untuk ikut bertarung dalam bursa calon Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan.

“Secara normatif mungkin disebut silaturahmi, tetapi karena momentum pertemuan ini terjadi menjelang Musda, tentu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik. Ini bisa dibaca sebagai upaya Rahman Pina memohon restu Ketua Umum untuk maju,” ujar Prof Firdaus, Senin.

Ia menilai, manuver politik yang dilakukan Rahman Pina menunjukkan kecermatan dalam membaca momentum internal partai. 

Kehadirannya di lingkaran elite pusat Golkar dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar menjelang Musda.

“Banyak kalangan melihat Rahman Pina sebagai politisi yang lihai membaca situasi. Ia muncul menawarkan diri sebagai kandidat alternatif di tengah dinamika internal Golkar Sulsel yang semakin menghangat,” jelasnya.

Prof Firdaus menambahkan, meskipun pertemuan tersebut belum tentu langsung berujung pada deklarasi pencalonan, namun setidaknya Rahman Pina sedang membangun posisi strategis dalam konstelasi kekuasaan Golkar Sulsel ke depan.

“Bisa saja dalam waktu dekat Rahman Pina mendeklarasikan diri maju, jika ia meyakini telah mendapatkan lampu hijau dari Ketua Umum. 

Minimal, pertemuan itu menjadi modal untuk mengamankan posisi penting dalam struktur kepengurusan Golkar Sulsel mendatang,” ungkapnya.

Ia menegaskan, dinamika seperti ini merupakan hal yang lazim dalam partai politik menjelang musyawarah daerah, di mana komunikasi elite menjadi penentu arah dan peta kekuatan.

“Musda bukan hanya soal pemilihan ketua, tetapi juga soal negosiasi kekuasaan dan konsolidasi kepentingan,” pungkas Prof Firdaus.