Ketua DPRD Sulsel Tegaskan Komitmen Kawal Tindak Lanjut LHP BPK

MAKASSAR, Trotoar.id  — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal secara serius tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel guna memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Penegasan tersebut disampaikan Andi Rachmatika Dewi yang akrab disapa Cicu saat menghadiri penyerahan LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 hingga Triwulan III oleh BPK RI Perwakilan Sulsel, di Makassar, Senin (19/1/2026).

Menurut Cicu, penyerahan LHP bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian penting dari mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan.

“Penyerahan LHP merupakan instrumen pengawasan yang strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat dua laporan utama yang diserahkan BPK, yakni LHP Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Tahun Anggaran 2024 sampai Triwulan III 2025, serta LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sampai Triwulan III 2025.

Lebih lanjut, Cicu menilai LHP BPK menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sulsel atas dedikasi, profesionalisme, independensi, dan konsistensi dalam menjalankan tugas konstitusional.

“Kami meyakini setiap temuan dan rekomendasi BPK bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai early warning system dan panduan perbaikan berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam konteks pembangunan daerah, Andi Rachmatika Dewi menyebut Sulsel saat ini berada pada fase penting, ditandai dengan penguatan infrastruktur konektivitas, pengembangan kawasan ekonomi, hilirisasi sumber daya alam, serta penguatan sektor pangan, maritim, dan UMKM.

Namun demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian bersama, antara lain optimalisasi pendapatan asli daerah, peningkatan efektivitas belanja publik agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Serta pengendalian inflasi daerah, penurunan angka kemiskinan dan stunting, serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk peran strategis Bank Sulselbar dalam mendukung pembiayaan pembangunan.

Dalam menyikapi hasil LHP, Cicu menegaskan DPRD Sulsel akan bertindak secara terbuka, objektif, dan konstruktif, serta menjadikan rekomendasi BPK sebagai dasar penguatan fungsi pengawasan dan perbaikan kebijakan bersama pemerintah daerah.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara BPK, pemerintah daerah, dan DPRD, tidak hanya pada tahap tindak lanjut, tetapi sejak proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program, guna mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

“DPRD Sulsel berkomitmen mendorong penguatan sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, menyempurnakan regulasi daerah yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang bersih, serta memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti tepat waktu,” pungkasnya. (*)