KPK Targetkan 21 Desa di Sulsel Jadi Percontohan Desa Anti Korupsi

MAKASSAR, Trotoar.id  — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyiapkan perluasan Program Desa Antikorupsi Tahun 2026 di 12 provinsi di Indonesia.

Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi salah satu daerah prioritas dengan target terbanyak, yakni melibatkan 21 desa.

Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Percontohan Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten Tahun 2026 yang digelar secara virtual, Selasa (20/1/2026).

Rapat koordinasi ini diikuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah rencana perluasan. 

Hadir pula unsur Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam penguatan pencegahan korupsi berbasis tata kelola desa.

Pelaksana Tugas Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Rino Haruno, menjelaskan bahwa program Desa Antikorupsi merupakan langkah strategis KPK dalam menyebarluaskan nilai integritas hingga ke level pemerintahan paling bawah, terutama dalam pengelolaan dana desa.

“Pada awal 2021, angka korupsi yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa cukup tinggi. Pengelolaan dana desa yang tidak tepat berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan di desa,” ujar Rino.

Melalui program ini, KPK berharap dapat menekan potensi tindak pidana korupsi di tingkat desa sekaligus mendorong tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Rino mengungkapkan, KPK telah menetapkan 18 indikator penilaian yang diterapkan dalam program Desa Antikorupsi. Indikator tersebut terbagi ke dalam lima komponen utama, yakni tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

“Kelima komponen ini menjadi fondasi penting dalam membangun desa yang berintegritas dan memiliki daya tahan terhadap praktik korupsi,” jelasnya.

Untuk tahun 2026, KPK menetapkan 12 provinsi sebagai wilayah rencana perluasan, dengan catatan masing-masing provinsi telah memiliki desa percontohan. 

Di Sulawesi Selatan, Desa Pakkatto, Kabupaten Gowa, ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi percontohan dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan data KPK, Program Desa Antikorupsi telah berjalan sejak 2021. Pada periode 2021–2023, sebanyak 176 desa dari 33 provinsi ditetapkan sebagai desa percontohan. 

Selanjutnya, pada 2024 terdapat 114 desa dari 10 provinsi yang dinilai layak dalam perluasan program, dan pada 2025 sebanyak 59 desa dari 10 provinsi kembali masuk dalam skema perluasan.

Dengan demikian, total desa yang terlibat dalam Program Desa Antikorupsi hingga 2025 mencapai 235 desa. Untuk tahun 2026, KPK menargetkan perluasan ke 134 desa di 12 provinsi, dengan Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan alokasi terbanyak, yakni 21 desa.

Target tersebut menegaskan posisi Sulsel sebagai daerah prioritas dalam penguatan sistem pencegahan korupsi yang dimulai dari tingkat desa. (*)