JAKARTA, Trotoar.id – Di sela agenda pemerintahan di Ibu Kota, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melanjutkan rangkaian kunjungan strategisnya ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Kunjungan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan Kota Makassar.
Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menyambangi Kemendagri RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Kehadirannya disambut langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, yang baru dilantik.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu strategis terkait penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan peluang kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kemendagri.
Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Makassar turut didampingi Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar Andi Ardi Rahadian serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Andi Asminullah.
Kehadiran jajaran pendamping ini menegaskan keseriusan Pemkot Makassar dalam mengonsolidasikan berbagai aspek pemerintahan daerah.
Munafri Arifuddin menjelaskan, pertemuan dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri merupakan bagian dari langkah strategis untuk memastikan kebijakan daerah berjalan seiring dengan regulasi dan arah pembangunan nasional.
“Pertemuan ini bagian dari silaturahmi. Pak Cheka baru saja dilantik sebagai Dirjen Otonomi Daerah, sehingga saya datang untuk menyampaikan ucapan selamat sekaligus berdiskusi mengenai peluang kerja sama ke depan,” ujar Appi.
Ia menambahkan, dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai isu strategis terkait penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk upaya memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami membicarakan peluang dan kerja sama untuk memperkuat jalannya pemerintahan ke depan. Kota Makassar tentu membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari pemerintah pusat agar pembangunan dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.
Menurut Appi, sebagai salah satu kota metropolitan di Kawasan Timur Indonesia, Makassar memiliki peran strategis yang membutuhkan dukungan kebijakan, regulasi, serta koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat.
“Pertemuan ini sangat penting untuk memastikan kebijakan daerah berjalan searah dengan agenda pembangunan nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut turut membahas percepatan pembangunan daerah serta penguatan kapasitas pemerintahan Kota Makassar.
Diskusi juga menyoroti pemanfaatan sistem digital untuk mendukung efisiensi birokrasi, khususnya dalam pengelolaan aparatur sipil negara.
Salah satu inovasi yang dibahas adalah penerapan sistem e-Mutasi, yakni platform digital untuk mempermudah proses mutasi PNS antar daerah secara lebih transparan dan terintegrasi.
“Melalui sistem e-Mutasi, proses mutasi ASN dapat dilakukan lebih cepat, akuntabel, dan mengurangi birokrasi yang berbelit,” jelas Andi Ardi Rahadian.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Makassar, dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan.
“Pada prinsipnya, Kemendagri terus mendorong dan mendukung pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin juga melakukan kunjungan ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dengan fokus pembahasan pada
Komentar