Makassar, Trotoar.id — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) berjalan sesuai ketentuan organisasi dan tidak terganggu oleh dinamika internal yang belakangan mencuat.
Ia menyebut isu “riak-riak” kepengurusan yang berkembang hanyalah perbedaan pemahaman yang wajar dalam organisasi yang menganut prinsip demokrasi.
“Tidak ada persoalan besar. Itu hanya perbedaan sudut pandang dalam menjalankan agenda organisasi. Hal-hal yang bersifat internal tentu akan kita selesaikan secara internal,” ujarnya kepada awak media.
Baca Juga :
Ketua Umum memastikan dinamika tersebut tidak akan mengganggu proses konsolidasi partai, termasuk persiapan struktur kepengurusan di daerah dalam menghadapi tahapan verifikasi.
“Insyaallah tidak mengganggu. Dalam waktu dua sampai tiga bulan ke depan, perampungan struktur partai akan selesai,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa struktur Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di seluruh Indonesia telah rampung melalui Musyawarah Wilayah (Muswil).
Tahapan berikutnya adalah Musyawarah Cabang (Muscab) di 514 kabupaten/kota, yang kemudian dilanjutkan musyawarah anak cabang di tingkat kecamatan.
Terkait ketidakhadiran Sekretaris Jenderal dalam Mukernas, Ketum PPP menilai hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan forum.
Menurutnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) telah mengatur mekanisme organisasi secara jelas.
“Tidak ada Mukernas yang dibatalkan. Semua berjalan sesuai aturan. Kalau ada perbedaan persepsi, itu sudah bisa diselesaikan,” ujarnya.
Menanggapi isu adanya upaya pengambilalihan partai, ia menegaskan bahwa PPP tetap solid dan menjunjung tinggi konstitusi partai.
“Politik tidak dengan pemaksaan. Kita berpegang pada konstitusi dan proses demokrasi. Perbedaan gagasan itu biasa, tapi ketika sudah menjadi keputusan, itu menjadi kekuatan bersama,” katanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa rekonsiliasi internal hanya sebatas formalitas.
Menurutnya, perbedaan pendapat dari satu atau dua kader tidak dapat dijadikan indikator bahwa organisasi tidak solid.
“Organisasi tidak boleh tersandera oleh satu atau dua orang. PPP ini sudah berdiri sejak 1973 dan sangat demokratis dalam menjaga mekanisme internal,” ujarnya.
Dalam konteks persiapan Pemilu 2029, Ketum PPP menegaskan target partai adalah mengembalikan capaian kursi DPR RI seperti pada Pemilu 2014, yakni 39 kursi.
“Insyaallah kita bercita-cita mengembalikan perolehan suara seperti tahun 2014, yaitu 39 kursi,” katanya.
Terkait dukungan politik nasional, ia menyatakan PPP merupakan bagian dari koalisi pemerintah dan akan terus mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai pro rakyat, termasuk program ketahanan pangan, ketahanan energi, Koperasi Merah Putih, serta Makan Bergizi Gratis.
“Program-program pemerintah sudah mulai dirasakan, termasuk stok beras yang tinggi dan penghentian impor. Kita dukung penuh kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Namun, mengenai dukungan Pilpres mendatang dan kemungkinan pasangan calon, ia menyebut hal tersebut masih terlalu dini untuk dibahas.
“Masih jauh, masih tiga tahun lebih. Nanti akan kita rumuskan dalam forum partai,” katanya.
Sementara untuk target di Sulawesi Selatan, PPP optimistis dapat meningkatkan perolehan kursi dari delapan kursi saat ini dan berpeluang meraih posisi pimpinan dewan.
“Kompetisi itu biasa. Kita sebagai politisi harus siap. Yang pasti target kita naik,” pungkasnya. (*)
Komentar