Fatmawati Rusdi Dorong Langkah Antisipatif Pengendalian Inflasi Jelang Ramahdan 2026

MAKASSAR, Trotoar.id  – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat langkah antisipatif pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2026. 

Upaya ini ditegaskan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, saat memimpin High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (13/2/2026).

Forum tersebut mengangkat tema stabilisasi harga jelang HBKN serta sinergi penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. 

Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, sekaligus memperkuat transformasi digital di pemerintahan daerah.

Dalam arahannya, Fatmawati menyoroti perkembangan inflasi Sulsel yang perlu diantisipasi secara serius. Inflasi bulanan Januari 2026 tercatat sebesar 0,47 persen, sedikit menurun dibanding Desember 2025 sebesar 0,49 persen. 

Namun secara tahunan, inflasi Sulsel mencapai 4,11 persen (year on year).

“Ini mengindikasikan tekanan harga berpotensi meningkat apabila inflasi bulanan tetap tinggi secara konsisten,” tegasnya.

Sejumlah komoditas pangan disebut masih menjadi penyumbang utama inflasi, antara lain beras, aneka cabai, ikan bandeng, ikan layang, ikan cakalang, telur ayam ras, hingga udang basah. 

Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, potensi gangguan pasokan komoditas strategis tersebut dinilai perlu diantisipasi lebih awal.

Berdasarkan analisis spasial harga awal Februari 2026, beberapa komoditas tercatat berada di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) maupun Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Cabai rawit yang sebelumnya menjadi penahan laju inflasi kini menunjukkan tren kenaikan harga di sejumlah wilayah.

Dari sisi inflasi tahun kalender, Sulsel per Januari 2026 mencatat inflasi 0,47 persen year to date, lebih tinggi dibanding periode sama tahun 2025 sebesar -0,75 persen dan tahun 2024 sebesar 0,36 persen. 

Kondisi ini menjadi dasar perlunya intervensi yang lebih terukur dan terkoordinasi.

“Intervensi stabilisasi harga dan penguatan pasokan pangan harus digencarkan. TPID kabupaten/kota harus fokus pada komoditas strategis dan bergerak cepat berbasis data,” ujar Fatmawati.

Ia juga memaparkan kondisi neraca pangan Sulawesi Selatan per Desember 2025. Ketahanan stok beras tercatat mencapai 561 hari dan jagung 29 hari. 

Namun sejumlah komoditas berada dalam kondisi defisit, seperti kedelai minus tujuh hari dan bawang putih minus 26 hari, sementara cabai rawit hanya memiliki ketahanan lima hari.

“Beberapa sudah lampu merah, apalagi jika terjadi arus keluar pasokan dari Sulsel. Ini perlu langkah antisipatif,” katanya.

Sebagai respons, Pemprov Sulsel mendorong optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 untuk mendukung operasi pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 24 kabupaten/kota, serta memperkuat kerja sama antar daerah (KAD) dalam pengelolaan komoditas surplus dan defisit.

Selain pengendalian harga, Fatmawati juga menekankan percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. 

Ia menyebut hampir separuh penduduk Sulsel merupakan generasi Y dan Z yang melek digital, menjadi modal besar dalam mendorong transformasi ekonomi digital.

Selama tiga tahun berturut-turut, Sulawesi Selatan meraih predikat juara nasional TP2DD. Menurutnya, capaian tersebut harus dijaga dengan memperluas implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Ia pun meminta peran aktif Bank Sulselbar dalam memperkuat edukasi dan akuisisi pengguna Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta memperluas kanal pembayaran digital seperti QRIS, virtual account, dan cash management system (CMS).

“Digitalisasi bukan semata soal teknologi, tetapi upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, mencegah kebocoran anggaran, dan memperkuat akuntabilitas publik,” pungkasnya.