Good Governance Jadi Fokus Bahasan Forkopimda di Ramadhan Leadership Camp Pemprov Sulsel

MAKASSAR, Trotoar.id — Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Rahmawati Dewi Yustitia Iqbal, menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) hanya dapat terwujud melalui sinergi solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Ramadhan Leadership Camp (RLC) yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Asrama Haji Makassar, Sudiang, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan ini diikuti aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel sebagai bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan, integritas, dan etika birokrasi selama bulan Ramadan.

Dalam paparannya, Rahmawati menekankan bahwa DPRD memiliki peran strategis sebagai mitra sejajar pemerintah daerah, khususnya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Tentu saja DPRD dan eksekutif merupakan mitra yang sejajar, sehingga banyak hal yang perlu kita selaraskan bersama demi kemajuan Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi berbagai program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk capaian penurunan angka kemiskinan tertinggi dalam enam tahun terakhir, serta inovasi Ramadhan Leadership Camp sebagai program peningkatan kapasitas ASN.

“Kami mengapresiasi program-program pemerintah provinsi yang memang perlu diapresiasi. Salah satunya penurunan angka kemiskinan, kemudian kegiatan Ramadhan Leadership Camp ini, yang merupakan sesuatu yang baru dalam peningkatan kapasitas ASN,” katanya.

Rahmawati berharap kolaborasi lintas sektor antara eksekutif, legislatif, dan Forkopimda terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Sulawesi Selatan secara berkelanjutan.

“Kerja sama lintas sektor ini, baik eksekutif, legislatif, maupun Forkopimda, harus bersama-sama memajukan Sulawesi Selatan untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Ramadhan Leadership Program tidak hanya berfokus pada penguatan spiritual, tetapi memuat materi substantif yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab ASN.

“Awalnya saya pikir ini kegiatan spiritual seperti pesantren, tetapi ternyata diisi berbagai materi yang sangat bermanfaat bagi ASN,” tambahnya.

Perspektif Forkopimda
Dalam sesi yang menghadirkan unsur Forkopimda, sejumlah pimpinan lembaga memaparkan pandangan mereka terkait penerapan good governance dari perspektif kelembagaan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Ali Syahdi, menekankan pentingnya peran penegak hukum dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum, khususnya dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah.

Materi yang disampaikan menyoroti akuntabilitas penggunaan barang milik daerah, keterbukaan informasi publik, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aset, profesionalitas aparatur, serta partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pengawasan publik.

Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nasri, mengulas peran Polri dalam mendukung good governance, terutama dalam transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan APBD, serta penegakan supremasi hukum tanpa tebang pilih.

Ia juga menyoroti area rawan seperti pengelolaan dana desa, perizinan dan investasi, serta proses pengadaan barang dan jasa.

Dari perspektif pertahanan dan stabilitas wilayah, Panglima Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin, Bangun Nawoko, memaparkan kontribusi TNI dalam mendukung program strategis pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil serta penguatan desa sebagai pusat ketahanan pangan dan stabilitas sosial.

Seluruh materi tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada ASN mengenai pentingnya integritas, kolaborasi lintas sektor, serta orientasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui Ramadhan Leadership Camp, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dapat melahirkan aparatur yang tidak hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga berkarakter, berintegritas, dan konsisten menerapkan prinsip good governance demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (*)