Sinergi Pusat–Pemkot Makassar, Munafri Perkuat Tata Kelola Fiskal Bersama Dirjen Kemendagri

MAKASSAR, Trotoar.id — Kehadiran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, di Balaikota Makassar, Selasa (24/2/2026), menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola fiskal yang akuntabel dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Agus Fatoni hadir didampingi Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Yudia Ramli, untuk memberikan sosialisasi terkait sistem pengelolaan keuangan daerah kepada jajaran Pemerintah Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengarahan langsung dari pemerintah pusat menjadi ruang strategis untuk meningkatkan pemahaman aparatur dalam memastikan APBD Kota Makassar dikelola secara transparan, efektif, dan bertanggung jawab.

“Kehadiran Pak Dirjen di tengah jajaran Pemerintah Kota Makassar tentu hal yang sangat baik, memberikan makna mendalam bagi kita semua terutama dalam sistem pengelolaan keuangan daerah,” ujar Munafri.

Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar persoalan administrasi dan prosedur, tetapi menyangkut kepercayaan publik serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah bersumber dari masyarakat dan wajib dikembalikan dalam bentuk program yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Uang yang kita kelola berasal dari masyarakat. Maka harus kembali kepada masyarakat,” tegasnya.

Munafri juga mendorong seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar memaksimalkan momentum sosialisasi tersebut.

Ia meminta jajaran aktif memahami setiap detail regulasi guna menghindari multitafsir dalam implementasi kebijakan, khususnya dalam percepatan realisasi belanja daerah.

“Kesempatan ini harus kita maksimalkan. Aturan-aturan yang ada tidak semuanya memberikan penjelasan utuh, sehingga perlu dipertanyakan agar tidak menjadi ranah abu-abu,” tambahnya.

Sementara itu, Agus Fatoni menegaskan bahwa pengelolaan anggaran merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam mengoptimalkan pendapatan maupun belanja.

Di tengah tekanan fiskal dan penurunan pendapatan di berbagai sektor, pemerintah daerah dituntut lebih cermat dan inovatif dalam mengelola keuangan.

“Pengelolaan anggaran itu sangat penting, baik mengelola pendapatan maupun belanja. Apalagi saat kondisi fiskal sedang mengalami tekanan, maka optimalisasi pengelolaan keuangan harus dimaksimalkan,” jelasnya.

Dalam paparannya, Agus Fatoni menguraikan tujuh aspek utama pengelolaan keuangan daerah, mulai dari kewenangan pengelolaan, struktur APBD, mekanisme pergeseran dan perubahan anggaran, hingga implementasi Instruksi Presiden dan Surat Edaran terkait efisiensi belanja.

Ia juga memaparkan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penyebab lambatnya realisasi belanja, serta solusi percepatan penyerapan APBD 2025.

Selain itu, dipaparkan pula program prioritas nasional dan postur APBN 2026 sebagai arah sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Kota Makassar optimistis tata kelola fiskal yang semakin kuat akan mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.