Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Ajak ASN Bangun Integritas dan Jauhi Korupsi di Ramadhan Leadership Camp 2026

MAKASSAR, Trotoar.id— Dalam momentum bulan suci Ramadan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menegaskan komitmennya dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, berintegritas, dan inovatif melalui pendekatan pencegahan.

Penegasan tersebut disampaikan Asisten Intelijen Kejati Sulsel, Ferizal, saat menjadi narasumber utama dalam kegiatan Ramadhan Leadership Camp 2026 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Rabu (25/2/2026).

Dalam materi bertajuk “Pengawasan dan Legal Standing Urusan Pemerintahan Daerah” dengan tema “Membangun Integritas, Mengawal Pembangunan, Meraih Keberkahan”, Ferizal menegaskan bahwa Kejaksaan hadir sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah, bukan sebagai institusi yang menimbulkan ketakutan bagi aparatur sipil negara (ASN).

“Kejaksaan hadir bukan sebagai ‘hantu’ yang menakutkan, melainkan sebagai mitra strategis untuk memastikan proses pembangunan berjalan aman dan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya di hadapan peserta.

Ia menjelaskan bahwa paradigma penegakan hukum Kejaksaan Republik Indonesia saat ini telah bergeser dari pendekatan represif menuju pencegahan. Sejalan dengan prinsip “Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah”, fungsi intelijen kejaksaan kini berperan sebagai Early Warning System atau sistem peringatan dini dalam tata kelola pemerintahan.

Menurut Ferizal, keberhasilan Kejaksaan tidak lagi diukur dari banyaknya aparat yang diproses hukum, melainkan dari terselamatkannya keuangan negara dan terjaminnya kelancaran proyek pembangunan strategis untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberikan kepastian hukum kepada ASN, ia menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan ruang diskresi sepanjang memenuhi empat syarat, yakni untuk kepentingan umum, sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), tidak terdapat konflik kepentingan, serta dilandasi itikad baik.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan perlindungan terhadap inovasi daerah.

Ia mengutip ketentuan Pasal 389 yang menyatakan ASN tidak dapat dipidana apabila inovasi yang telah disetujui DPRD dan pemerintah pusat tidak mencapai sasaran, sepanjang tidak bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Ferizal turut menjelaskan perbedaan antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi.

Kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian nyata negara serta tidak disertai niat jahat (mens rea) diselesaikan melalui mekanisme internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Sebaliknya, tindak pidana yang mengandung unsur suap, gratifikasi, atau kerugian negara menjadi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH).

Kebijakan ini, lanjutnya, selaras dengan nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Kapolri pada 2023 yang mengedepankan pemeriksaan internal selama 60 hari sebelum masuk ke ranah penegakan hukum, kecuali dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), suap, gratifikasi, maupun proyek fiktif.

Dalam menjalankan fungsi pendampingan, Kejati Sulsel mengedepankan tiga pilar utama, yakni Bidang Intelijen sebagai sistem peringatan dini, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melalui peran Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian legal opinion dan legal assistance, serta Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) sebagai ultimum remedium atau langkah hukum terakhir.

Menutup paparannya, Ferizal mengajak seluruh ASN menjadikan Ramadan sebagai momentum muroqobatullah, yakni kesadaran bahwa setiap tindakan senantiasa berada dalam pengawasan Allah SWT.

Ia berharap nilai-nilai integritas tersebut semakin menguatkan implementasi ASN BerAKHLAK dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.