Komisi D DPRD Sulsel Bahas Empat Paket Irigasi Multiyears 2025–2027

MAKASSAR, Trotoar.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi D menggelar rapat kerja membahas program empat paket irigasi multiyears 2025–2027 bersama para pemenang tender, di ruang rapat Komisi D, Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (4/3/2026).

Rapat dipimpin Ketua Komisi D, Kadir Halid, dan dihadiri Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDA CKTR) Sulsel, para direktur perusahaan pemenang tender, serta anggota Komisi D.

Kadir Halid menjelaskan, rapat tersebut bertujuan meminta pemaparan langsung dari seluruh kontraktor terkait rencana pekerjaan masing-masing paket irigasi.

“Hari ini kita undang seluruh pemenang tender kontraktor multiyears irigasi. Ada empat paket dan semuanya sudah ada pemenangnya. Mereka sudah memaparkan secara rinci, mulai dari desain hingga detail pekerjaan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, total terdapat 39 titik irigasi yang akan dikerjakan dalam skema multiyears tersebut, terbagi dalam empat paket pekerjaan.

Terkait anggaran, nilai pagu awal proyek disebut tidak sampai Rp700 miliar. Setelah proses tender dan penawaran, nilai kontrak diperkirakan berada di kisaran Rp500 hingga hampir Rp600 miliar.

“Kita tekankan agar pekerjaan dilakukan secara profesional dan tepat waktu. Irigasi ini menyangkut kebutuhan air untuk sawah masyarakat, sehingga harus benar-benar diperhatikan kualitas dan waktunya,” tegasnya.

Komisi D juga meminta agar sebelum pelaksanaan fisik dimulai, dilakukan pertemuan dengan masyarakat sekitar daerah irigasi serta melibatkan Komisi D dalam proses pemantauan.

Wakil Ketua Komisi D dari Fraksi Partai NasDem, Aan Nugraha, menegaskan bahwa proyek irigasi berbeda dengan proyek bangunan atau jalan karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan petani.

“Pengerjaan irigasi tidak sama dengan bangunan atau jalan. Ini menyangkut masyarakat dan ketahanan pangan. Karena itu perencanaannya harus matang,” ujarnya.

Aan juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota serta kelompok tani sebelum pekerjaan dimulai.

Sosialisasi dinilai perlu dilakukan agar proyek benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak optimal bagi sektor pertanian di Sulawesi Selatan. (*)