Gubernur Sulsel dan Kepala BPS RI Teken MoU Penguatan Data Statistik untuk Dukung Pembangunan

MAKASSAR, Trotoar.id — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan data dan informasi statistik untuk mendukung pembangunan daerah.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Andi Sudirman Sulaiman mengatakan kerja sama ini bertujuan memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data statistik, termasuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta pertukaran data antara pemerintah daerah dan BPS.

Menurutnya, data statistik yang akurat akan menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

“Ini MoU terkait sensus ekonomi 2026 dan juga sharing data, termasuk sensus penduduk dan sensus lainnya. Penguatan data ini nantinya menjadi rujukan atau kompas dalam pembuatan kebijakan, terutama sektor yang berpengaruh terhadap indikator kinerja utama seperti kemiskinan, beban ekonomi, IPM dan lainnya,” ujarnya.

Ia menilai sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam memetakan kondisi pelaku usaha di daerah secara lebih detail.

Melalui sensus tersebut, pemerintah dapat mengetahui profil pelaku usaha, jenis usaha yang dijalankan, hingga kebutuhan serta potensi pengembangan sektor usaha di daerah.

“Sensus ekonomi sangat berperan karena kita akan tahu nanti pengusaha mana, orangnya siapa, usahanya apa, kebutuhannya apa dan kelebihannya apa,” jelasnya.

Andi Sudirman juga mencontohkan pemanfaatan data sensus dalam pengembangan komoditas unggulan daerah, seperti komoditas rumput laut yang diproduksi di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan.

Menurutnya, dengan data yang terintegrasi pemerintah dapat memetakan wilayah produksi sehingga proses pengolahan hingga ekspor dapat dipusatkan di lokasi tertentu agar lebih efisien.

Selain itu, sensus ekonomi juga bertujuan mengelompokkan atau mengklaster kegiatan ekonomi masyarakat sehingga kondisi riil perekonomian daerah dapat diketahui secara lebih akurat dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.