Munafri Tegaskan Pemerataan Pembangunan hingga Kepulauan saat Tutup Safari Ramadan

MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga wilayah kepulauan.

Hal itu disampaikannya saat menutup rangkaian Safari Ramadan di Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Rabu (18/3/2026).

Kunjungan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan di wilayah daratan, tetapi juga hadir langsung menyapa dan mendengar kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.

“Sejak awal saya selalu menekankan bahwa pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan harus berimbang. Karena itu, perhatian kami juga difokuskan pada pembangunan di Kecamatan Kepulauan,” ujar Munafri.

Dalam kunjungan tersebut, Munafri didampingi jajaran lengkap Pemerintah Kota Makassar, mulai dari Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, para asisten, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dari berbagai sektor.

Kehadiran lintas sektor ini dinilai mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pelayanan publik menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga pesisir dan kepulauan.

Munafri menegaskan, kehadiran bersama seluruh perangkat daerah bukan sekadar agenda seremonial, melainkan untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan memastikan tindak lanjut dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Beberapa waktu lalu saya diajak melihat kondisi jalan yang perlu diperbaiki. Karena itu, saya hadir kembali bersama Kepala Dinas PU untuk memastikan janji tersebut benar-benar direalisasikan,” jelasnya.

Di sektor pendidikan, Pemkot Makassar berupaya memastikan peningkatan kualitas sarana dan kesejahteraan tenaga pendidik di wilayah kepulauan.

Sementara di sektor kesehatan, pemerintah menyiapkan insentif tambahan bagi tenaga kesehatan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka.

Selain itu, Munafri juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan logistik di wilayah kepulauan.

Ia meminta dinas terkait memastikan ketersediaan bahan pangan tetap terjaga, terutama saat kondisi cuaca ekstrem yang dapat menghambat distribusi.

“Wilayah pulau rentan saat gelombang tinggi. Karena itu, kita harus memperkuat sistem logistik agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” tuturnya.

Munafri yang akrab disapa Appi juga menegaskan bahwa pembangunan wilayah kepulauan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen, bukan hanya aparat setempat.

“Pulau ini bukan hanya tanggung jawab camat atau aparat setempat, tetapi tanggung jawab kita semua. Tidak ada perbedaan, seluruh masyarakat harus mendapatkan perhatian yang sama,” tegasnya.

Di sektor transportasi, Pemkot Makassar merencanakan peluncuran program “pete-pete laut” berupa layanan kapal gratis dan terjadwal yang menghubungkan antar pulau.

“Kapal ini akan melayani rute antar pulau setiap hari. Kita mulai dengan satu unit untuk melihat skema terbaik, kemudian akan dikembangkan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Sementara itu, di sektor energi, pemerintah menargetkan penyediaan listrik 24 jam di wilayah kepulauan, termasuk Pulau Barrang Lompo, paling lambat tahun depan.

“Insya Allah listrik 24 jam di Pulau Barrang Lompo bisa terealisasi paling lambat tahun depan,” katanya optimistis.

Di bidang perlindungan sosial, Pemkot Makassar juga telah memberikan jaminan kepada sekitar 81.000 masyarakat melalui program BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan kecelakaan kerja dan kematian.

Tahun ini, jumlah tersebut akan ditambah dengan 41.000 peserta untuk jaminan hari tua, khususnya bagi pekerja rentan dan pekerja keagamaan.

“Program ini juga akan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat kepulauan melalui agen Perisai,” tambahnya.

Munafri juga mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan, mengingat kepadatan penduduk di Pulau Barrang Lompo yang cukup tinggi.

Di akhir kunjungannya, ia berharap seluruh program yang direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat kepulauan. (*)