Wakil Ketua DPRD Sulsel Pimpin Rapat Banmus, Bahas LKPJ Gubernur dan Agenda Strategis Dewan

MAKASSAR, Trotoar.id — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Fauzi Andi Wawo, memimpin Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sulsel yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Makassar, Senin (30/3/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota Banmus DPRD Sulsel dalam rangka membahas sejumlah agenda strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif.

Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah konsultasi terhadap surat dari Andi Sudirman Sulaiman bernomor 100.1.7/3502/Biro Pemotda tertanggal 25 Maret 2026.

Surat tersebut berisi penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 yang akan segera dibahas oleh DPRD.

Dalam forum tersebut, Banmus menelaah mekanisme dan tahapan pembahasan LKPJ sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Selain itu, rapat juga membahas penyusunan dan penyesuaian jadwal kegiatan DPRD Sulawesi Selatan untuk memastikan seluruh agenda berjalan sesuai rencana.

Penjadwalan ini dinilai penting guna mengoptimalkan kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara seimbang.

Fauzi Andi Wawo dalam arahannya menegaskan bahwa peran Banmus sangat strategis dalam mengoordinasikan seluruh agenda kerja DPRD.

Menurutnya, melalui Banmus, setiap kegiatan dewan dapat disusun secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antaranggota DPRD agar setiap pembahasan, termasuk LKPJ gubernur, dapat berjalan efektif dan tepat waktu.

“Koordinasi yang baik melalui Banmus menjadi kunci agar seluruh agenda DPRD dapat terlaksana secara optimal dan memberikan hasil yang maksimal,” ujarnya.

Melalui rapat ini, diharapkan seluruh agenda DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ke depan dapat tersusun lebih terencana, termasuk proses pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025.

Pembahasan LKPJ tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pemerintah provinsi ke depan.