Bawaslu Sulsel dan BPK RI Gelar Exit Meeting Evaluasi Anggaran 2025

MAKASSAR, Trotoar.id – Komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan dalam agenda Exit Meeting antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bersama Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Bawaslu Sulsel ini menjadi tahap akhir dari rangkaian evaluasi laporan anggaran tahun 2025, Sabtu (11/04/2026).

Kepala Sekretariat Bawaslu Sulsel, Awaluddin Mustafa, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai memiliki nilai strategis dalam mendorong perbaikan kinerja kelembagaan ke depan.

“Catatan dari BPK RI ini adalah panduan penting bagi kami untuk berbenah. Tidak hanya sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai bentuk perintah yang harus segera ditindaklanjuti secara terukur dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia menambahkan, seluruh rekomendasi yang diberikan akan menjadi pijakan penting untuk memperkuat sistem administrasi dan pengelolaan anggaran, serta mencegah terjadinya pengulangan kesalahan di masa mendatang.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menekankan pentingnya konsistensi dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi dari tim pemeriksa.

Menurutnya, dinamika kerja yang tinggi selama periode pemilu sebelumnya turut memengaruhi tata kelola keuangan di lapangan, namun hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tertib administrasi.

“Ke depan, setiap proses harus berjalan dalam koridor tata kelola yang akuntabel. Catatan perbaikan ini harus menjadi perhatian serius untuk ditertibkan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Agenda Exit Meeting ini turut dihadiri jajaran Sekretariat Bawaslu Sulsel serta perwakilan dari sejumlah daerah, di antaranya Bawaslu Kota Makassar, Bawaslu Kabupaten Gowa, dan Bawaslu Kabupaten Takalar yang menjadi sampel pemeriksaan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Sulsel berharap sinergi yang terbangun bersama BPK RI dapat terus diperkuat guna mendorong pengelolaan keuangan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga pengawas pemilu dalam mengawal demokrasi yang bermartabat di Sulawesi Selatan. (*)