Makassar Tembus Peringkat Nasional Kota Toleran

MAKASSAR, Trotoar.id — Kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menorehkan pengakuan di level nasional.

Di tengah dinamika sosial perkotaan yang semakin kompleks, Pemerintah Kota Makassar dinilai mampu menjaga harmoni serta merawat keberagaman sebagai fondasi kehidupan masyarakat yang inklusif.

Setelah sebelumnya masuk nominasi kota toleran pada 2025, capaian tersebut kini meningkat signifikan.

Kota Makassar resmi menembus 10 besar kota berpenduduk di atas satu juta jiwa dengan tingkat toleransi terbaik di Indonesia.

Pengakuan ini merujuk pada rilis SETARA Institute melalui peluncuran Indeks Kota Toleran (IKT) yang digelar di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Indeks ini mengukur komitmen pemerintah daerah dalam mempromosikan toleransi melalui regulasi, praktik kebijakan, serta dinamika sosial masyarakat.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar, Arifuddin Ahmad, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.

“Capaian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun selama ini semakin kuat,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, keberhasilan ini merupakan bukti nyata sinergi antara kepemimpinan politik, birokrasi, dan elemen masyarakat dalam membangun harmoni di tengah keberagaman.

“Kepemimpinan Wali Kota memberikan arah kebijakan yang inklusif, birokrasi menjalankan program secara konsisten, dan masyarakat turut menjaga nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Ia menegaskan, peran semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem sosial yang kondusif.

FKUB pun terus memperkuat fungsi dialog lintas agama, membangun komunikasi terbuka, serta menjadi jembatan dalam merespons dinamika di masyarakat.

Masuknya Makassar dalam daftar tersebut menempatkannya sejajar dengan kota-kota besar lain seperti Semarang, Surabaya, Jakarta, Bandung, hingga Medan yang juga dinilai memiliki komitmen tinggi dalam menjaga kerukunan.

Capaian ini menjadi indikator bahwa Makassar tidak hanya berkembang sebagai kota metropolitan dari sisi ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga sebagai ruang hidup yang menjunjung tinggi nilai toleransi, kebersamaan, dan keadilan sosial.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, menjelaskan bahwa pengukuran Indeks Kota Toleran telah dilakukan secara konsisten sejak 2015.

Menurutnya, studi ini bertujuan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam membangun kehidupan yang toleran dan inklusif.

“Studi ini dimaksudkan untuk mempelajari praktik-praktik baik dalam pengelolaan kebhinekaan kota,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dari 98 kota yang diteliti, Makassar menunjukkan lonjakan peringkat yang signifikan.

“Jika pada IKT 2024 Makassar berada di posisi ke-52, maka pada IKT 2025 naik drastis 43 peringkat hingga berada di posisi ke-9 nasional,” jelasnya.

Menurut Ismail, lonjakan tersebut mencerminkan adanya perbaikan nyata dalam praktik dan kebijakan yang mendukung toleransi.

“Ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendorong praktik toleransi di tingkat kota,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim, menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif yang berproses panjang.

“Capaian ini lahir dari kebijakan yang terukur, implementasi di lapangan, serta dukungan aktif seluruh stakeholder,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengakuan tersebut semakin lengkap dengan diraihnya Harmony Award 2025 oleh FKUB Makassar, sebagai indikator keberhasilan menjaga kerukunan antarumat beragama.

Menurutnya, capaian ini juga mencerminkan arah pembangunan sosial Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham yang menekankan inklusivitas dalam program-program nyata.

Sejumlah langkah strategis telah dijalankan, di antaranya memfasilitasi perayaan hari besar keagamaan lintas umat, pemberian hibah kepada organisasi keagamaan, hingga penguatan peran FKUB sebagai ruang dialog dan mediasi.

Tak hanya itu, Pemkot Makassar juga berkolaborasi dengan Kementerian Agama Kota Makassar dengan menetapkan 10 Kelurahan Sadar Kerukunan pada Maret 2026 sebagai wilayah percontohan.

Program ini bertujuan membangun ekosistem sosial inklusif dari tingkat akar rumput, dengan menanamkan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi komitmen jangka panjang untuk memastikan Makassar tetap menjadi rumah bersama yang aman dan nyaman bagi seluruh umat beragama,” tutup Fathur. (*)