Sekda Tekankan Akhiri Ego Sektoral, Semua OPD Wajib Ambil Peran Jelas

MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan standar operasional prosedur (SOP) terpadu penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor.

Langkah ini ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, saat membuka pertemuan koordinasi penanganan ODGJ di Hotel Aston Makassar, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, penanganan ODGJ tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Seluruh OPD harus terlibat aktif dalam satu sistem terintegrasi yang memiliki alur kerja jelas dari hulu hingga hilir.

“Penanganan ODGJ adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan, tetapi harus dilakukan secara komprehensif oleh semua pihak,” tegasnya.

Zulkifly mengakui, selama ini masih terjadi ego sektoral yang membuat penanganan di lapangan kerap tidak optimal.

Karena itu, penyusunan SOP terpadu menjadi langkah krusial untuk memastikan tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan.

Ia menjelaskan, alur penanganan akan dimulai dari laporan masyarakat di tingkat RT/RW, kemudian ditindaklanjuti kelurahan dan kecamatan.

Selanjutnya, puskesmas melakukan asesmen awal untuk menentukan kondisi kejiwaan pasien.

“Setelah asesmen, diperlukan dukungan pengamanan dari Satpol PP sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lanjutan,” jelasnya.

Dalam skema tersebut, Dinas Sosial memegang peran penting pada tahap rehabilitasi sosial, termasuk proses pengembalian pasien ke keluarga (reunifikasi) dan pemantauan pasca perawatan.

“Harus jelas siapa berbuat apa di setiap tahapan. Ini kunci agar penanganan tidak saling lempar tanggung jawab,” ujarnya.

Selain aspek teknis, Zulkifly menekankan bahwa penanganan ODGJ harus dilakukan secara humanis dan bermartabat, sekaligus diiringi edukasi publik untuk mengurangi stigma terhadap penderita gangguan jiwa.

“Jangan sampai mereka dikucilkan. ODGJ harus kita bantu pulih, bukan dijauhkan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan ODGJ menjadi bagian penting dalam mewujudkan Makassar sebagai kota inklusif.

“Kalau penanganannya tidak optimal, citra inklusivitas kota ikut dipertaruhkan,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, seluruh OPD diminta segera menyusun rencana aksi (action plan) dan roadmap terintegrasi agar sistem penanganan lebih responsif, terstruktur, dan berbasis kemanusiaan.

“Saya minta ada aksi nyata yang disepakati bersama. Semua pihak harus paham perannya agar respons bisa cepat dan tepat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menyoroti pentingnya kesepahaman lintas instansi dalam implementasi di lapangan.

Ia mengakui, selama ini masih sering terjadi kebingungan ketika ODGJ ditemukan, terutama terkait instansi yang harus menangani terlebih dahulu.

“Selama ini kendalanya, ketika ditemukan ODGJ, harus dibawa ke mana—ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Ini yang kita pertegas dalam SOP,” ujarnya.

Nursaidah menegaskan, Dinas Kesehatan berperan pada aspek medis, dengan puskesmas sebagai garda terdepan dalam melakukan asesmen awal.

“Jika membutuhkan perawatan, pasien dirujuk ke rumah sakit. Kami juga bertanggung jawab pada pemantauan dan pemberian obat secara berkala,” jelasnya.

Namun, jika tidak memerlukan penanganan medis lanjutan, maka penanganan beralih ke Dinas Sosial untuk rehabilitasi dan penanganan sosial.

Ia menekankan pentingnya respons cepat tanpa saling menunggu antarinstansi.

“Begitu ada laporan, semua pihak harus bergerak bersama. Tidak boleh ada lagi saling lempar tanggung jawab,” tegasnya.

Meski data resmi masih dalam proses pendataan, Nursaidah mengakui tren temuan ODGJ di lapangan menunjukkan kecenderungan meningkat.

Karena itu, kehadiran SOP terpadu diharapkan menjadi solusi konkret untuk memastikan penanganan ODGJ di Makassar berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. (*)