SPMB Makassar 2026 Resmi Dibuka, Disdik Hadirkan Sistem Transparan dan Anti Manipulasi

MAKASSAR, Trotoar.id – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan resmi membuka tahapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 untuk jenjang TK, SD, dan SMP.

Sistem penerimaan tahun ini diklaim hadir dengan skema yang lebih transparan, terintegrasi, dan berbasis teknologi guna meminimalisir praktik manipulasi serta meningkatkan pemerataan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menegaskan pemerintah berkomitmen menghadirkan proses penerimaan siswa baru yang objektif, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh calon peserta didik.

“Pendaftaran SPMB dibuka sesuai jadwal. Kami di Dinas Pendidikan berkomitmen memastikan proses seleksi berjalan secara terbuka dan objektif,” ujar Achi Soleman, Kamis, 7 Mei 2026.

Pelaksanaan SPMB 2026 berlangsung bertahap sepanjang Mei hingga Juni. Pemerintah Kota Makassar juga memperkuat layanan digital melalui aplikasi LONTARA+ sebagai pusat layanan penerimaan siswa baru.

Selain melalui aplikasi, masyarakat tetap dapat mengakses proses pendaftaran melalui laman resmi SPMB Makassar.

Menurut Achi, sistem seleksi tahun ini dirancang lebih adaptif dan terintegrasi guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan di seluruh satuan pendidikan, baik tingkat SD maupun SMP.

“Dengan sistem yang terintegrasi, kami ingin memastikan setiap peserta didik mendapatkan haknya secara adil sekaligus mendorong pemerataan standar pembelajaran di seluruh sekolah,” katanya.

Tahapan penting SPMB dimulai dengan simulasi pendaftaran pada 12 hingga 14 Mei 2026 untuk seluruh jenjang pendidikan.

Selanjutnya, pendaftaran jalur non-domisili dibuka pada 2 hingga 4 Juni 2026, yang mencakup jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi akademik.

Hasil seleksi jalur non-domisili diumumkan pada 5 Juni, kemudian dilanjutkan tahap daftar ulang, verifikasi, dan validasi pada 6 hingga 8 Juni 2026.

Sementara jalur domisili dibuka pada 9 hingga 13 Juni 2026 dengan pengumuman hasil pada 14 Juni dan proses daftar ulang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026.

Achi menjelaskan, pemerintah sengaja menyusun tahapan secara bertahap agar proses berjalan lebih tertib sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk mempersiapkan dokumen administrasi secara matang.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan, Dinas Pendidikan Kota Makassar juga melakukan berbagai langkah antisipasi, mulai dari penguatan sistem digital, peningkatan kapasitas server, hingga penyiapan tim teknis dan layanan pengaduan.

“Persiapan dokumen administrasi yang valid menjadi kunci utama. Kami berharap masyarakat tidak menunda dan mulai mencermati persyaratan sejak dini agar tidak mengalami kendala saat proses pendaftaran berlangsung,” jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar memahami seluruh jalur seleksi yang tersedia, mulai dari jalur domisili, afirmasi, mutasi, hingga prestasi akademik agar proses pendaftaran berjalan lancar.

Khusus jalur afirmasi, Pemkot Makassar menghadirkan kebijakan baru terutama untuk jenjang TK dengan memberikan kuota lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas.

“Jalur afirmasi menjadi perhatian khusus karena kami ingin memastikan akses pendidikan terbuka luas bagi anak-anak yang membutuhkan,” ujar Achi.

Sementara pada jalur domisili, pemerintah memperkuat sistem menggunakan titik koordinat presisi berdasarkan data Kartu Keluarga guna mencegah praktik manipulasi zonasi yang selama ini kerap terjadi.

Dalam pelaksanaannya, aplikasi LONTARA+ memungkinkan orang tua memantau seluruh proses pendaftaran secara real time, mulai dari posisi ranking hingga hasil akhir seleksi.

“Melalui LONTARA+, semua proses bisa dipantau langsung. Ini bagian dari keterbukaan informasi agar masyarakat merasa lebih tenang dan percaya,” katanya.

Untuk mengantisipasi gangguan teknis seperti server down, Pemkot Makassar membagi layanan ke dalam tiga server terpisah untuk jenjang TK, SD, dan SMP.

Selain itu, sistem juga dilengkapi fitur live chat pengaduan, notifikasi otomatis melalui WhatsApp dan email, pengecekan data siswa seperti NISN dan status kepesertaan, hingga pencocokan otomatis titik koordinat alamat.

Fitur tambahan lainnya mencakup input ukuran seragam untuk pembagian gratis serta unggahan dokumen saat proses daftar ulang.

Achi menegaskan, sistem baru tersebut bukan hanya soal penerimaan siswa baru, tetapi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar membangun kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan yang lebih baik dan transparan.

“Ini bukan sekadar penerimaan siswa baru, tetapi bagaimana pemerintah menghadirkan layanan pendidikan yang lebih terbuka, modern, dan dapat dipercaya masyarakat,” pungkasnya.