Rakernas FSP BPD SI Digelar di Makassar, Pemprov Sulsel Tekankan Keseimbangan Bisnis dan Kesejahteraan Pekerja

MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis perbankan dan perlindungan kesejahteraan pekerja di tengah percepatan transformasi digital sektor keuangan.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FSP BPD SI) yang digelar di Makassar, Sabtu (9/5/2026).

Menurut Jufri, forum nasional ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, industri perbankan daerah, dan serikat pekerja, khususnya dalam menghadapi perubahan besar di sektor keuangan.

“Rakernas ini tidak hanya penting bagi organisasi serikat pekerja dalam memperjuangkan aspirasi anggotanya, tetapi juga menjadi ruang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja secara luas,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa transformasi digital di sektor perbankan merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Namun, perubahan tersebut harus diantisipasi dengan kebijakan yang tetap memperhatikan aspek ketenagakerjaan.

“Digitalisasi perbankan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Namun dampaknya terhadap struktur tenaga kerja harus dikelola secara bijak agar tetap berorientasi pada kesejahteraan pekerja,” tegasnya.

Jufri menilai, peran FSP BPD SI sangat penting sebagai jembatan dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di tengah akselerasi bisnis perbankan.

Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan capaian ekonomi dan ketenagakerjaan Sulawesi Selatan yang menunjukkan tren positif pada awal 2026.

Ekonomi Sulsel tercatat tumbuh 6,88 persen secara tahunan (year-on-year) pada triwulan I 2026, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp191,28 triliun.

Pertumbuhan tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Jumlah penduduk bekerja di Sulsel mencapai sekitar 5 juta orang, dengan tambahan sekitar 170 ribu lapangan kerja baru hingga Februari 2026.

Selain itu, jumlah perusahaan yang tercatat dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) Kementerian Ketenagakerjaan mencapai 128.684 perusahaan.

Sebagai bentuk keberpihakan terhadap pekerja, Pemprov Sulsel juga telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp3.921.088,79 atau naik 7,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kenaikan UMP ini bertujuan menjaga daya beli pekerja sekaligus mendukung stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika global,” jelasnya.

Sejalan dengan tema Hari Buruh 2026, “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja”, Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya sebagai fasilitator dalam menjaga hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.

Jufri berharap Rakernas FSP BPD SI dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dalam memperkuat sektor perbankan daerah sebagai salah satu pilar utama perekonomian lokal.

“Kita butuh sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pelayanan publik yang semakin baik,” pungkasnya.

Rakernas FSP BPD SI sendiri merupakan forum tahunan yang berfokus pada penguatan solidaritas serikat pekerja Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia, sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pekerja di sektor perbankan daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, OJK Sulselbar, manajemen Bank Sulselbar, serta jajaran pemerintah daerah.