RDP Soal Paskipraka, Kepala Kesbangpol Sulsel: Jangan Hakimi Kami

MAKASSAR, TROTOAR.ID — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, sempat menunjukkan reaksi emosional dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait proses penjaringan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat pusat.

RDP tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, dan dihadiri sejumlah pihak, termasuk perwakilan keluarga calon Paskibraka.

Dalam forum itu, Bustanul meminta seluruh peserta rapat untuk tidak menjadikan RDP sebagai ajang saling menyalahkan.

“Seperti yang disampaikan pimpinan, forum ini bukan untuk menghakimi siapa yang salah dan siapa yang tidak,” ujar Bustanul.

Ketegangan sempat meningkat ketika perwakilan keluarga calon Paskibraka mempertanyakan sejumlah aspek teknis, termasuk variabel penilaian yang digunakan dalam proses seleksi.

Menanggapi hal tersebut, Bustanul terlihat sedikit terbawa emosi saat memberikan penjelasan di hadapan forum.

Ia menegaskan bahwa proses seleksi calon Paskibraka tingkat pusat tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, tetapi juga melibatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di tingkat pusat.

Menurutnya, mekanisme seleksi telah melalui tahapan dan standar yang ditetapkan secara nasional.

Dalam pemaparannya, Bustanul juga menjelaskan bahwa terdapat sejumlah indikator penilaian yang menjadi acuan tim seleksi.

Ia menyebutkan, ada calon yang memperoleh nilai maksimal, termasuk pada aspek kepribadian yang mencapai skor 100.

Selain itu, penilaian dilakukan secara komprehensif oleh tim seleksi dengan mempertimbangkan berbagai variabel yang telah ditentukan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

RDP tersebut digelar sebagai bentuk klarifikasi atas polemik yang berkembang di masyarakat terkait hasil seleksi calon Paskibraka tingkat pusat dari Sulawesi Selatan.

Forum ini juga menjadi ruang bagi para pihak untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendapatkan penjelasan resmi dari pemerintah.

Pimpinan rapat pun mengingatkan agar seluruh peserta tetap menjaga suasana kondusif dan fokus pada substansi pembahasan.

Dengan demikian, diharapkan polemik yang muncul dapat diselesaikan secara objektif dan transparan.