Tangani Puluhan Ribu Anak Tidak Sekolah, Gubernur Sulsel Jadi Contoh Nasional di Forum Bappenas

JAKARTA, TROTOAR.ID — Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, tampil sebagai satu-satunya kepala daerah yang dipercaya menjadi pembicara dalam forum strategis peluncuran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Forum tersebut turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat ini tidak lepas dari keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah melalui berbagai inovasi dan pendekatan kolaboratif.

Dalam paparannya, Andi Sudirman menegaskan bahwa penanganan ATS bukan sekadar program pendidikan, tetapi merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Pemprov Sulsel mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan internasional,” ujarnya.

Salah satu inovasi unggulan yang menjadi perhatian nasional adalah program PASTI BERAKSI (Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi) yang diluncurkan pada 28 Juli 2022. Program ini bahkan mengantarkan Sulawesi Selatan meraih SDG’s Action Award 2024.

Selain itu, komitmen pemerintah daerah diperkuat melalui berbagai regulasi, mulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan ATS, hingga Rencana Aksi Daerah Tahun 2025–2029.

Berbagai intervensi dilakukan secara berkelanjutan, antara lain penyediaan layanan pendidikan formal dan nonformal, pemberian beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, pengembangan Smart School, pendidikan keluarga, hingga penguatan keterampilan vokasional.

Hasilnya, persentase Anak Tidak Sekolah usia 7–18 tahun di Sulawesi Selatan berhasil ditekan dari 8,51 persen pada 2020 menjadi 6,37 persen pada 2025.

Tak hanya itu, hingga 31 Agustus 2025, sebanyak 28.702 anak usia 7–18 tahun dan 13.332 anak usia 19–24 tahun berhasil dikembalikan ke layanan pendidikan.

Capaian ini mendapat apresiasi dari Kementerian PPN/Bappenas. Pemerintah pusat menilai Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah yang menghadirkan praktik baik dalam penanganan ATS.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Bahjuri Ali, menyebut Gubernur Sulsel sebagai kepala daerah yang progresif dalam menghadirkan solusi nyata.

“Kami mengundang Gubernur Sulawesi Selatan karena keberhasilannya dalam menuntaskan isu Anak Tidak Sekolah, termasuk melalui regulasi dan capaian pengembalian puluhan ribu anak ke sistem pendidikan,” ujarnya.

Pengakuan ini semakin menegaskan posisi Sulawesi Selatan sebagai daerah terdepan dalam pembangunan sektor pendidikan.

Di bawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, berbagai inovasi daerah tidak hanya berdampak bagi masyarakat Sulsel, tetapi juga menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pendidikan nasional.