Bawaslu Sulsel Jajaki Kerja Sama dengan PGK untuk Perkuat Pendidikan Demokrasi

Makassar, Trotoar.id — Upaya penguatan pendidikan demokrasi terus didorong oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan melalui penjajakan kerja sama strategis dengan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sulawesi Selatan.

Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan audiensi yang digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (9/6/2026).

Pertemuan ini dimanfaatkan untuk membahas peluang kolaborasi dalam bidang pendidikan politik, penguatan demokrasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, yang didampingi oleh Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan, Andarias Duma.

Dalam pertemuan itu, berbagai program edukasi dan sosialisasi yang tengah diintensifkan oleh Bawaslu turut dipaparkan.

Penguatan demokrasi disebut terus dilakukan melalui pendekatan pendidikan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu program yang dijalankan adalah Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P), yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu.

Ditekankan bahwa keterlibatan berbagai elemen masyarakat melalui semangat kesukarelawanan menjadi faktor penting dalam membangun budaya demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penguatan jejaring juga terus dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak.

Sementara itu, momentum masa non-tahapan pemilu dinilai sebagai waktu yang strategis untuk memperluas kolaborasi.

Sinergi lintas organisasi dan komunitas disebut perlu terus diperkuat guna mendukung efektivitas edukasi politik kepada masyarakat.

Dari pihak PGK Sulawesi Selatan, berbagai aktivitas organisasi yang berfokus pada diskusi kebangsaan dan kajian isu sosial-politik turut disampaikan.

Sejak tahun 2016, kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula disebut telah secara aktif dilaksanakan sebagai bagian dari kontribusi dalam penguatan demokrasi.

Sebagai tindak lanjut, kesepakatan awal untuk membangun kerja sama strategis telah dicapai oleh kedua belah pihak.

Kerja sama tersebut direncanakan akan dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU), dengan penyusunan draf yang akan dibahas lebih lanjut secara teknis.

Melalui kolaborasi ini, jangkauan pendidikan politik diharapkan dapat diperluas serta mampu mendorong terbentuknya ekosistem pengawasan partisipatif yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan di tengah masyarakat.