Strategi Dekarbonisasi Industri Baterai dan EV Dibahas, Daya Saing Indonesia Jadi Sorotan

Makassar, Trotoar.id — Strategi dekarbonisasi pada rantai pasok industri baterai dan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dibahas dalam seminar publik yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS), Selasa (9/6/2026).

Kegiatan yang digelar di Gedung Ipteks Universitas Hasanuddin tersebut dihadiri sekitar 150 peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi, pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat umum.

Melalui forum ini, berbagai tantangan dan peluang dekarbonisasi dalam pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik Indonesia diangkat, khususnya dalam konteks pesatnya hilirisasi nikel yang menjadi tulang punggung rantai pasok global.

Komitmen terhadap agenda dekarbonisasi ditegaskan oleh Universitas Hasanuddin melalui penguatan riset baterai, pengembangan kajian kredit karbon, serta inovasi kendaraan listrik di lingkungan kampus.

Dekarbonisasi dinilai sebagai isu strategis yang tidak terpisahkan dari upaya menghadapi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan pembangunan industri nasional.

Potensi besar Indonesia dalam industri baterai kendaraan listrik turut disoroti, mengingat dominasi cadangan nikel global yang mencapai lebih dari separuh total dunia.

Namun demikian, keberhasilan hilirisasi dinilai harus diiringi dengan pengurangan emisi karbon melalui pemanfaatan energi terbarukan, penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCUS), serta pemenuhan standar lingkungan global yang semakin ketat.

Dalam pemaparan lainnya, pentingnya pembangunan green value chain dalam industri kendaraan listrik ditekankan sebagai prasyarat peningkatan daya saing.

Ketergantungan terhadap energi berbasis batu bara disebut masih menjadi tantangan utama yang berpotensi melemahkan posisi Indonesia di pasar global.

Upaya dekarbonisasi rantai pasok, pengurangan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive, serta penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dinilai menjadi faktor kunci dalam memperkuat daya saing industri nasional.

Dari sisi pelaku usaha, konsep Green Nickel diperkenalkan sebagai pendekatan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam seluruh rantai pasok industri, mulai dari kegiatan pertambangan hingga pengelolaan limbah dan daur ulang baterai.

Sementara itu, dari perspektif kebijakan publik, dekarbonisasi dipandang sebagai bagian dari trilema pembangunan yang mencakup keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang.

Ditekankan bahwa keberhasilan dekarbonisasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi dan investasi, tetapi juga oleh kemampuan menyelaraskan kepentingan negara, masyarakat, dunia usaha, dan lingkungan dalam proses pengambilan kebijakan.

Dari sisi pemerintah daerah, tantangan tata kelola industri nikel pasca sentralisasi kewenangan turut diangkat. Tuntutan pasar global terhadap produk rendah karbon, termasuk melalui kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), disebut semakin menekan industri untuk bertransformasi menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

Dalam sesi diskusi, sejumlah isu strategis turut disoroti, mulai dari ketergantungan industri terhadap energi batu bara, efektivitas reklamasi pascatambang, kebutuhan insentif fiskal untuk investasi hijau, hingga relasi antara standar lingkungan global dan kepentingan ekonomi internasional.

Selain itu, pentingnya penguatan regulasi, penerapan Good Mining Practice (GMP), pengawasan lingkungan yang berkelanjutan, serta peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam agenda dekarbonisasi turut ditekankan.

Seminar ini menyimpulkan bahwa dekarbonisasi tidak semata menjadi agenda lingkungan, melainkan juga agenda ekonomi dan sosial yang akan menentukan daya saing Indonesia di masa depan.

Oleh karena itu, transformasi industri baterai dan kendaraan listrik dinilai membutuhkan sinergi multipihak melalui penguatan regulasi, percepatan transisi energi, penerapan prinsip keberlanjutan, serta pengembangan inovasi teknologi rendah karbon.

Forum ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan industri baterai dan kendaraan listrik Indonesia yang berdaya saing global dan berkelanjutan.