Bupati Sidrap Hadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026, Sulsel Jadi Pionir Nasional

MAKASSAR, TROTOAR.ID — Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, menghadiri pencanangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (10/6/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum strategis karena Sulawesi Selatan resmi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mencanangkan sensus tersebut.

Kehadiran Syaharuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam mendukung program strategis nasional di bidang pendataan ekonomi.

Ia didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sidrap Herwin, serta Kepala BPS Kabupaten Sidrap Andi Asmarani.

Pencanangan tersebut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kepala BPS Sulsel Aryanto, serta para kepala daerah se-Sulawesi Selatan.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa penunjukan Sulawesi Selatan sebagai lokasi pencanangan perdana memiliki arti penting sebagai titik awal persiapan nasional.

“Ini adalah pertama kalinya pencanangan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan di tingkat provinsi, dan Sulawesi Selatan menjadi yang pertama,” ujarnya.

Menurut Amalia, data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi acuan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih akurat dan komprehensif ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, BPS RI juga memperkenalkan kampanye nasional TIR untuk mendorong partisipasi masyarakat, yakni Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data tetap terjaga.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada Sulsel sebagai pionir pelaksanaan pencanangan.

Ia berharap seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dapat berkomitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sensus agar berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas.

“Data yang akurat akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, investasi, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat menyukseskan pelaksanaan sensus, sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh kondisi ekonomi nasional sebagai pijakan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.