MAKASSAR, TROTOAR.ID — Setelah penantian selama satu dekade, Pemerintah Kota Makassar akhirnya melaksanakan pelantikan dan pengukuhan kepala sekolah secara massal dan komprehensif.
Sebanyak 369 kepala sekolah tingkat SD dan SMP resmi dilantik di Tribun Lapangan Karebosi, Selasa (23/6/2026).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa amanah besar telah menanti para kepala sekolah yang baru dilantik.
Ia menyebut jabatan tersebut bukan sekadar posisi administratif, melainkan tanggung jawab moral dalam membentuk generasi masa depan.
“Tugas berat dan tanggung jawab besar sudah menanti. Kita berada di era dengan tuntutan transparansi publik yang sangat tinggi,” ujar Munafri.
Dari total yang dilantik, sebanyak 314 merupakan kepala sekolah SD dan 55 kepala sekolah SMP. Seluruhnya telah melalui proses seleksi ketat, mulai dari uji kompetensi, wawancara, hingga penelusuran rekam jejak.
Munafri menekankan bahwa prioritas utama yang harus segera dikawal adalah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Ia meminta seluruh kepala sekolah memastikan proses berjalan jujur, adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan.
“Saya tidak ingin ada lagi budaya titip-menitip atau praktik transaksional. Berikan hak anak-anak Makassar untuk mendapatkan pendidikan secara adil,” tegasnya.
Menurutnya, sekolah adalah laboratorium moral. Karena itu, setiap proses pendidikan, termasuk penerimaan siswa baru, harus dimulai dengan nilai kejujuran.
Ia mengingatkan bahwa ketidakjujuran sejak awal hanya akan merusak masa depan generasi.
Selain itu, Munafri juga menginstruksikan para kepala sekolah untuk segera melakukan pembenahan data kepegawaian, khususnya data guru.
Ia menilai persoalan akurasi data menjadi salah satu penyebab lamanya proses pengukuhan kepala sekolah selama ini.
“Di era digital, data adalah kompas. Data yang keliru akan melahirkan kebijakan yang keliru,” jelasnya.
Ia meminta pembenahan data menjadi tugas pertama yang harus diselesaikan setibanya di sekolah masing-masing, melalui proses sinkronisasi dan validasi yang cermat.
Lebih lanjut, Munafri mendorong percepatan program prioritas pendidikan, termasuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, bebas perundungan, dan menyenangkan bagi siswa.
“Pastikan tidak ada lagi anak di Makassar yang putus sekolah. Pendidikan harus merata dan berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai motor penggerak perubahan di lingkungan pendidikan.
“Ini bukan sekadar jabatan, tetapi amanah untuk melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan,” katanya.
Ia berharap para kepala sekolah mampu menjadi pemimpin inspiratif, menghadirkan inovasi, serta membangun budaya sekolah yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik.
Menurut Aliyah, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga kualitas kepemimpinan di tingkat sekolah.
“Kolaborasi, dedikasi, dan inovasi adalah kunci. Dengan itu, kita optimistis pendidikan di Makassar akan semakin maju,” tutupnya.