BULUKUMBA, TROTOAR.ID — Di tengah pesatnya transformasi digital, keamanan informasi menjadi isu krusial yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata.
Kesadaran itulah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menggelar Workshop Keamanan Informasi, Kamis (25/6/2026).
Bertempat di Ruang Lemo-lemo, Lantai 4 Gedung Pinisi, kegiatan ini mengusung tema “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Aman dan Terpercaya.”
Suasana workshop tampak serius namun penuh antusias. Para peserta yang merupakan Admin Satu Data Indonesia dari berbagai OPD, kecamatan, hingga kelurahan, mengikuti setiap sesi dengan saksama.
Mereka bukan sekadar peserta biasa. Di tangan merekalah data pemerintahan dikelola, dijaga, dan dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Peran tersebut menjadikan para admin sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas, integritas, sekaligus keamanan data pemerintah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba, Andi Uke Indah Permatasari, menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi era digital.
Menurutnya, transformasi digital tidak hanya berbicara soal teknologi, tetapi juga tentang kemampuan manusia dalam mengelolanya secara aman dan bertanggung jawab.
“Data merupakan aset penting pemerintah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa setiap pengelola data harus memahami prinsip-prinsip dasar keamanan informasi, mulai dari menjaga kerahasiaan hingga memastikan ketersediaan data tetap terjamin.
Dalam era digital saat ini, ancaman terhadap data tidak lagi bersifat sederhana. Risiko seperti peretasan, pencurian data, hingga manipulasi informasi menjadi tantangan nyata.
Karena itu, Andi Uke mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan data bukan hanya milik Dinas Kominfo semata.
“Ini adalah tanggung jawab bersama, termasuk seluruh pengelola data di OPD,” tegasnya.
Workshop ini juga menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.
Melalui pemaparan yang komprehensif, peserta diajak memahami berbagai bentuk ancaman siber yang kini semakin kompleks.
Mulai dari malware, phishing, hingga ransomware dibahas secara rinci, lengkap dengan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya.
Tak hanya itu, peserta juga dibekali praktik terbaik dalam menjaga keamanan sistem pemerintahan berbasis digital.
Pentingnya membangun budaya sadar keamanan siber di lingkungan birokrasi menjadi salah satu poin utama yang ditekankan.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Bidang Persandian dan Statistik ini menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Bulukumba.
Harapannya, para admin tidak hanya mampu mengelola data dengan baik, tetapi juga memastikan keamanan dan keandalannya.
Dengan sistem yang aman, data yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipercaya sebagai dasar kebijakan publik.
Lebih jauh, penguatan keamanan informasi ini diharapkan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang lebih efektif.
Pada akhirnya, tujuan besar dari seluruh upaya ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.
Di tengah ancaman siber yang terus berkembang, langkah preventif seperti ini menjadi kunci agar pemerintahan tetap berjalan aman, terpercaya, dan berkelanjutan.