MAKASSAR, TROTOAR.ID — Dinamika internal Partai Golkar Sulawesi Selatan kembali memasuki babak krusial.
Terbitnya surat diskresi Ketua Umum Partai Golkar kepada Ilham Arief Sirajuddin (IAS) menjadi pemantik spekulasi baru: apakah peta dukungan yang selama ini menguat ke Munafri Arifuddin (Appi) akan bergeser?
Di permukaan, diskresi tersebut tampak sebagai “angin segar” bagi IAS untuk kembali mengonsolidasikan pengaruhnya. Namun di balik itu, realitas politik Golkar tak sesederhana satu lembar surat keputusan.
Diskresi: Kunci atau Sekadar Sinyal?
Surat diskresi dari DPP Partai Golkar memang memiliki bobot politik yang kuat. Ia bisa menjadi dasar legitimasi untuk mengambil langkah strategis dalam organisasi.
Namun dalam konteks perebutan posisi Ketua Golkar Sulsel, diskresi bukanlah “tiket otomatis” yang langsung mengunci kemenangan.
Kekuatan sesungguhnya tetap berada di tangan pemilik suara—DPD II kabupaten/kota.
Tanpa adanya klausul tegas yang memerintahkan seluruh DPD II untuk mengawal dan menjalankan isi diskresi tersebut, maka surat itu lebih menyerupai sinyal politik ketimbang instruksi komando yang mengikat.
Artinya, ruang tafsir masih terbuka. Dan dalam politik, ruang tafsir adalah ruang manuver.
21 DPD II: Tembok Kuat Appi
Sejauh ini, kubu Munafri Arifuddin mengklaim dukungan solid dari 21 DPD II. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi kekuatan riil di akar struktur partai.
Para ketua DPD II yang telah menyatakan dukungan pun belum menunjukkan tanda-tanda goyah.
Ketua DPD II Golkar Bulukumba, Nirwan, menjadi salah satu suara yang menegaskan posisi tersebut.
Ia menyebut belum melihat secara langsung muatan utuh surat diskresi, sehingga belum ada alasan untuk mengubah sikap politik.
“Kita ini sebagai kader partai, sami’na wa atho’na pada putusan DPP. Sebab kita loyal pada organisasi, bukan pada orang,” tegasnya.
Pernyataan ini menarik. Di satu sisi menegaskan loyalitas pada DPP, namun di sisi lain menunjukkan bahwa keputusan belum final tanpa kejelasan instruksi konkret.
Loyalitas: Organisasi atau Figur?
Inilah titik paling menarik dari dinamika ini.
Jika diskresi dimaknai sebagai keputusan strategis DPP, maka logika loyalitas organisasi seharusnya mendorong DPD II untuk mengikuti arah tersebut.
Namun jika diskresi hanya dianggap sebagai bagian dari proses politik tanpa perintah eksplisit, maka loyalitas bisa tetap berada pada figur yang sejak awal telah mereka dukung dalam hal ini Munafri Arifuddin.
Pertanyaannya kemudian: loyalitas kader Golkar Sulsel lebih kuat ke struktur atau ke figur?
Basis APPI di Persimpangan
Pendukung Munafri Arifuddin yang kerap disebut basis “Munafri Arifuddin” kini berada di persimpangan. Apakah mereka akan tetap solid, atau mulai membaca arah angin politik baru pasca diskresi?
Sejauh ini, sinyal yang muncul masih menunjukkan kekokohan barisan. Tidak ada gelombang besar yang mengindikasikan peralihan dukungan.
Namun politik adalah seni kemungkinan.
Jika ke depan DPP mengeluarkan penegasan lanjutan misalnya berupa instruksi resmi yang lebih operasional dan mengikat kepada DPD II maka peta dukungan bisa berubah secara signifikan.
Pertarungan menuju kursi Ketua Golkar Sulsel belum selesai. Diskresi baru saja membuka babak baru, bukan menutup permainan.
Bagi Ilham Arief Sirajuddin, ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa diskresi bukan sekadar simbol, tetapi bisa diterjemahkan menjadi kekuatan riil.
Sementara bagi Munafri Arifuddin, ini adalah ujian konsolidasi: seberapa kuat loyalitas 21 DPD II yang telah berada di barisannya.
Pada akhirnya, pertarungan ini tidak hanya soal siapa yang memegang surat, tetapi siapa yang memegang suara.
Dan untuk saat ini, suara itu setidaknya masih berada di kubu Appi.