MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus memperluas ruang kolaborasi dengan berbagai elemen politik, termasuk partai non-parlemen.
Hal ini terlihat saat ia menerima audiensi Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen yang terdiri dari Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), di Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat (26/6/2026).
Pertemuan berlangsung hangat dan penuh dialog, sekaligus menandai komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan kekuatan politik dalam mendukung pembangunan Kota Makassar.
Perwakilan koalisi, Izhar, menyampaikan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga bentuk dukungan terhadap kepemimpinan Munafri Arifuddin serta program-program strategis Pemerintah Kota.
“Kami siap menjadi mitra pemerintah dan mendukung seluruh program yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Izhar, salah satu peran yang akan diambil partai non-parlemen adalah mengedukasi masyarakat terkait kebijakan pemerintah, khususnya program penataan kota yang saat ini tengah digencarkan.
Ia menilai, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara utuh tujuan kebijakan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
“Kami siap turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pemahaman, agar kebijakan pemerintah bisa diterima dengan baik,” jelasnya.
Dukungan tersebut juga mencakup program penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi salah satu fokus utama Pemkot Makassar.
Menurutnya, penataan yang dilakukan bertujuan memperbaiki wajah kota sekaligus menciptakan kenyamanan bagi masyarakat luas.
“Hasilnya sudah mulai terlihat. Kawasan yang sebelumnya semrawut kini lebih tertata, akses jalan lebih lega, trotoar kembali berfungsi, dan kota menjadi lebih bersih,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kota tidak bisa dicapai tanpa kolaborasi seluruh elemen, termasuk partai politik dan masyarakat.
“Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” tegasnya.
Munafri menyambut baik komitmen partai non-parlemen yang siap menjadi mitra dalam menyosialisasikan program pemerintah.
Menurutnya, jaringan partai hingga ke tingkat akar rumput merupakan kekuatan strategis dalam membangun komunikasi publik yang efektif.
Ia menilai pendekatan dialog langsung oleh kader partai kepada masyarakat akan lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan komunikasi formal pemerintah.
“Ketika masyarakat diajak berdialog secara langsung, pesan pembangunan akan lebih mudah diterima,” ujarnya.
Terkait penataan kota, Munafri menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas, mulai dari mengembalikan fungsi ruang publik hingga menciptakan kota yang lebih tertib dan nyaman.
Pemkot Makassar, kata dia, juga telah menyiapkan sejumlah lokasi alternatif bagi pedagang yang terdampak penataan. Salah satu kawasan bahkan diproyeksikan mampu menampung sekitar 400 lapak.
“Relokasi harus dilakukan secara serentak agar kawasan baru langsung hidup dan memiliki daya tarik ekonomi,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, Munafri mengajak seluruh partai non-parlemen untuk menyusun pola kolaborasi yang terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Partai politik memiliki jaringan hingga ke bawah. Mari kita matangkan bersama agar kolaborasi ini benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan Kota Makassar,” pungkasnya.