MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah progresif untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan akses pendidikan akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Melalui program sekolah swasta gratis yang diinisiasi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, siswa yang tidak lolos dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa dibebani biaya.
Kebijakan ini menjadi jawaban konkret atas persoalan klasik setiap tahun ajaran baru, yakni ketimpangan antara jumlah lulusan dengan kapasitas sekolah negeri.
Munafri menegaskan, pemerintah hadir untuk menjamin hak pendidikan setiap anak, tanpa membedakan apakah mereka bersekolah di negeri atau swasta.
“Tahun ini kami menggandeng puluhan sekolah swasta sebagai mitra. Seluruh biaya pendidikan siswa akan ditanggung oleh Pemkot Makassar,” ujarnya.
Sebanyak 55 SMP swasta telah resmi bergabung dalam program ini dari total 67 sekolah yang disiapkan sebagai mitra awal.
Langkah ini sekaligus menandai perubahan pendekatan pemerintah dalam melihat sekolah swasta, bukan sebagai alternatif kedua, tetapi sebagai bagian integral dari sistem pendidikan.
Munafri menilai, kolaborasi ini tidak hanya menyelesaikan persoalan kuota, tetapi juga menjadi strategi pemerataan kualitas pendidikan di seluruh kota.
Menurutnya, stigma bahwa sekolah negeri lebih unggul harus dihapus secara perlahan melalui kebijakan yang adil dan inklusif.
“Sekolah negeri dan swasta adalah mitra strategis dalam membangun sumber daya manusia. Semua anak berhak mendapat layanan pendidikan yang sama,” tegasnya.
Ia juga mendorong sekolah swasta untuk terus meningkatkan kualitas layanan, termasuk sarana, prasarana, dan tenaga pendidik, agar mampu menjawab kepercayaan yang diberikan pemerintah dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soleman, menyebut program ini sebagai solusi nyata untuk mencegah anak putus sekolah akibat tidak tertampung di sekolah negeri.
Ia menjelaskan, keterlibatan sekolah swasta justru memperkuat sistem pendidikan, terutama di wilayah yang selama ini menjadi blind spot akses pendidikan.
“Seluruh biaya ditanggung pemerintah. Orang tua tidak perlu khawatir jika anaknya tidak lolos di sekolah negeri,” ujarnya.
Melalui mekanisme pilihan sekolah tambahan dalam SPMB, siswa tetap memiliki jalur untuk masuk ke sekolah swasta mitra yang telah ditetapkan.
Program ini juga menunjukkan bahwa reformasi pendidikan di Makassar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada sistem yang inklusif dan berkeadilan.
Dengan dukungan 55 sekolah swasta yang tersebar di berbagai kecamatan, Pemkot Makassar optimistis tidak ada lagi anak usia sekolah yang tertinggal.
Kebijakan ini diharapkan menjadi model kolaborasi antara pemerintah dan sektor pendidikan swasta dalam menjawab tantangan akses pendidikan di kota-kota besar.
Ke depan, Pemkot Makassar juga membuka peluang bagi lebih banyak sekolah swasta untuk bergabung, memperluas jangkauan program, dan memastikan keberlanjutan kebijakan ini.
Dengan langkah ini, Makassar tidak hanya menyelesaikan persoalan daya tampung, tetapi juga membangun fondasi sistem pendidikan yang lebih merata, inklusif, dan berorientasi pada masa depan.