MAKASSAR, TROTOAR.ID — Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulawesi Selatan melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Meski dinilai masih dalam kondisi terkendali, Demokrat menilai pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan menyimpan sejumlah persoalan serius.
Sorotan utama diarahkan pada rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai Rp4,74 triliun atau 84,80 persen dari target.
Kondisi ini menyebabkan potensi kehilangan pendapatan hingga Rp849,23 miliar.
“Penurunan PAD ini menunjukkan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan. Dampaknya, ketergantungan terhadap transfer pusat semakin tinggi,” tegas juru bicara Fraksi Demokrat Heriawan dalam rapat paripurna DPRD Sulsel.
Tak hanya pada sektor pendapatan, Fraksi Demokrat juga mengkritisi kinerja belanja daerah, khususnya belanja modal yang hanya terealisasi 63,90 persen.
Bahkan, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan jaringan hanya terserap 45,94 persen.
“Ini tentu mengkhawatirkan. Infrastruktur adalah motor penggerak ekonomi daerah. Jika belanja modal rendah, maka percepatan pembangunan juga ikut terhambat,” ujarnya.
Selain itu, Demokrat menyoroti rendahnya penyaluran bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang baru mencapai 51,35 persen.
Akibatnya, terdapat dana Rp191,02 miliar yang belum tersalurkan dan berpotensi mengganggu program pembangunan di daerah.
Di sisi lain, lonjakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hingga Rp208,25 miliar juga menjadi perhatian. Demokrat menilai hal ini sebagai indikasi lemahnya perencanaan dan eksekusi anggaran.
“SiLPA yang besar bukan prestasi, tetapi alarm bahwa ada program yang tidak berjalan maksimal,” kritiknya.
Meski mencatat adanya perbaikan pada penurunan kewajiban daerah dari Rp2,05 triliun menjadi Rp1,01 triliun, Demokrat tetap menyoroti masih besarnya utang beban sebesar Rp605,68 miliar serta meningkatnya piutang daerah.
Tak kalah penting, Fraksi Demokrat juga menyinggung belum optimalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Di sektor pendidikan, penyerapan anggaran untuk pendidikan khusus dan dana BOS dinilai masih rendah.
Sementara di sektor kesehatan, program layanan dasar masyarakat baru terealisasi 74,29 persen, bahkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan hanya mencapai 19,35 persen.
“Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas layanan publik. Pemerintah harus lebih serius memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Demokrat juga menyoroti absennya indikator makro pembangunan dalam laporan pertanggungjawaban APBD, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan IPM.
“Tanpa indikator makro, sulit menilai apakah APBD benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Lebih jauh, Demokrat mengingatkan pemerintah provinsi terkait kewajiban dana bagi hasil kepada kabupaten/kota serta kewajiban kepada pihak ketiga yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun.
“Termasuk kewajiban sharing BPJS yang sangat mempengaruhi kondisi fiskal daerah. Ini harus segera diselesaikan agar tidak membebani pemerintah kabupaten/kota,” tambahnya.
Secara keseluruhan, Fraksi Demokrat menilai pengelolaan APBD 2025 masih “aman namun belum optimal”.
Mereka mendorong perbaikan serius pada aspek perencanaan, peningkatan pendapatan, serta percepatan belanja daerah.
Meski demikian, Fraksi Demokrat menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 untuk dibahas pada tahap selanjutnya, dengan catatan perbaikan harus menjadi perhatian utama.
“Pembahasan harus dilakukan secara komprehensif dan objektif agar APBD benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan,” tutupnya.