Medan, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar kembali menegaskan kiprahnya di tingkat nasional dalam bidang transformasi digital.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, dipercaya menjadi narasumber pada Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (1/7/2026).
Di hadapan para kepala dinas Kominfo dan delegasi pemerintah kota se-Indonesia, Roem memaparkan inovasi unggulan LONTARA+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar) sebagai solusi integrasi layanan pengaduan masyarakat berbasis digital.
“Melalui forum ini, kami berbagi pengalaman bagaimana LONTARA+ dijalankan di Kota Makassar sehingga masyarakat semakin mudah menyampaikan pengaduan dan laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat,” ujar Roem.
Ia menjelaskan, LONTARA+ merupakan platform digital yang mengintegrasikan pengaduan masyarakat dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga setiap laporan dapat diproses secara cepat, tepat, dan terukur.
Program ini menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Makassar yang diluncurkan pada 2025 di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Menurut Roem, kehadiran LONTARA+ menjadi bagian penting dari transformasi digital untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui satu aplikasi terintegrasi.
“Warga cukup menggunakan satu aplikasi untuk mengakses berbagai layanan publik. Ini membuat pelayanan lebih mudah, cepat, dan transparan,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap bulan ribuan laporan masyarakat masuk melalui LONTARA+ dan langsung didistribusikan kepada OPD terkait untuk ditindaklanjuti.
Jenis laporan pun beragam, mulai dari jalan rusak, lampu lorong padam, persoalan air bersih, sampah, drainase, hingga gangguan ketertiban dan persoalan sosial lainnya.
“Seluruh OPD bergerak bersama. Setiap laporan wajib ditindaklanjuti sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata,” tegasnya.
Roem menekankan, keberhasilan LONTARA+ tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada komitmen kuat seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang responsif.
Selain itu, sistem yang terintegrasi memungkinkan masyarakat memantau progres penyelesaian laporan secara real time, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
Paparan tersebut mendapat respons positif dari peserta forum. Sejumlah kepala dinas Kominfo dari berbagai kota aktif mengajukan pertanyaan, terutama terkait strategi koordinasi lintas OPD dan mekanisme percepatan tindak lanjut pengaduan.
“Banyak yang tertarik pada pola koordinasi antar-OPD dan bagaimana membangun komitmen bersama dalam menjalankan transformasi digital,” ungkap Roem.
Bahkan, beberapa pemerintah kota menyatakan minat untuk melakukan kunjungan ke Makassar guna mempelajari secara langsung implementasi LONTARA+ sebagai praktik baik pelayanan publik berbasis digital.
Roem menyambut baik antusiasme tersebut dan menegaskan kesiapan Kota Makassar untuk berbagi pengalaman.
“Kami siap berkolaborasi dan berbagi praktik baik agar transformasi digital pelayanan publik dapat semakin berkembang di berbagai daerah,” pungkasnya. (*)